Kinerja Bahlil Lahadalia Dipuji: Lifting Migas Lampaui Target, 55 Proyek EBT Jadi Bukti Nyata Transisi Energi

Jakarta, tvOnenews.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berhasil menapaki jalan kemandirian energi nasional.

Akademisi dari berbagai perguruan tinggi memuji langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui hilirisasi, peningkatan produksi migas, hingga percepatan proyek energi baru terbarukan (EBT) di bawah koordinasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut arah kebijakan energi pemerintah sudah menunjukkan transformasi nyata.

“Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama dalam membangun ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary, kepada media, Kamis (16/10/2025).

Ary menilai konsistensi pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi hijau memperkuat posisi Indonesia sebagai calon negara mandiri energi di kawasan Asia Tenggara.

“Kemandirian energi ini bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga soal bagaimana kita menguasai teknologi dan sistemnya. Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah itu,” imbuhnya.

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kebijakan pemerintah di sektor energi memiliki efek positif terhadap ketahanan fiskal nasional. Ia menyoroti langkah pemerintah menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

“Kita sudah meriset di pusat kajian ilmu ekonomi, dan beban subsidi energi kita itu 4 persen dari GDP. Masalahnya, subsidi ini ternyata 11 kali lebih besar dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya dibanding golongan miskin. Nah, ini yang sekarang mulai diperbaiki,” kata Hendry.

Hendry juga mengapresiasi pencapaian lifting minyak dan gas yang melampaui target APBN 2025.

“Sesuatu yang sudah ditargetkan dan itu sudah melampaui target tentu ini bagus ya. Dan saya rasa itu sudah on the right track di jalur yang benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi nasional.

“Berarti sumur minyak rakyat itu berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Besar atau kecil itu pasti berpengaruh terhadap lifting total nasional kita,” katanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai keputusan pemerintah menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan langkah strategis.

“Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu artinya, negara sedang mengarah pada ketahanan energi yang sesungguhnya,” ujar Falih.

Menurut Falih, kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berhasil mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor—dari ESDM, industri, hingga pendidikan tinggi—dalam satu visi besar kemandirian energi nasional.

“Dalam satu tahun ini terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha membangun integrasi kebijakan energi dari pusat sampai daerah. Ini bukan hal mudah, tapi langkahnya sudah terlihat,” tambahnya.

Pemerintah sendiri mencatat tonggak penting pada Juni 2025 dengan peresmian 55 proyek energi baru terbarukan (EBT), meliputi tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai wilayah Indonesia. Total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW, termasuk program listrik pedesaan PLN.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan produksi migas nasional. Target lifting 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari (bph) dan 5.628 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi berhasil dicapai bahkan melampaui. Hingga Juni 2025, realisasi lifting minyak sudah mencapai 608 ribu bph, sedangkan gas bumi 5.483 MMSCFD.

Para akademisi sepakat, capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan energi nasional di masa depan. Pemerintah menegaskan bahwa agenda swasembada energi bukan sekadar target jangka pendek, melainkan visi jangka panjang menuju Indonesia yang maju dan mandiri energi. (agr)