Luhut Usul INA Disuntik Dana Rp50 Triliun, Tapi Purbaya Beri Syarat Tegas: Ngapain Kita Dukung?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal opsi menempatkan dana pemerintah di Indonesia Investment Authority (INA) sebagaimana diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya akan bersedia, tetapi memberi syarat tegas atas usulan tersebut agar dananya tidak digunakan untuk membeli obligasi.

Menkeu menegaskan, penempatan dana negara harus memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dialirkan ke sektor riil yang lebih produktif dan bukan sekadar menambah portofolio investasi yang tidak menghasilkan nilai tambah signifikan.

“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia mengungkapkan, dirinya juga pernah menyoroti kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dinilai terlalu bergantung pada instrumen obligasi.

Menurutnya, pola tersebut tidak sesuai dengan tujuan lembaga investasi negara yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi produktif.

Baca Juga

Luncurkan Buku Putih 2026, MKI Paparkan Peta Jalan 100 GW Listrik dan Target NZE 2060: PLN Butuh Investasi Besar

Purbaya menilai, baik INA maupun Danantara sebagai lembaga sovereign wealth fund (SWF) seharusnya mampu menarik modal asing dan menyalurkannya ke sektor yang memberikan dampak riil terhadap perekonomian nasional. 

“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah siap mendukung ekspansi INA jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperluas kegiatan ekonomi yang produktif.

“Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah mengalirkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp50 triliun setiap tahun ke INA.

Menurut Luhut, langkah ini berpotensi menjadikan INA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.

“Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’.

Ia menambahkan, dana tersebut dapat menjadi daya tarik bagi aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Luhut juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

“Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” ujarnya.

Namun demikian, Purbaya memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap ide penguatan INA asalkan arah investasinya selaras dengan strategi pembangunan nasional. (ant/rpi)