Apresiasi Setahun Kabinet, Guru Besar UNJ: Prabowo Tegakkan Kedaulatan Pangan, Syarat Negara Merdeka

Jakarta, tvOnenews.com - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai, dalam tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi kuat terhadap isu ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyebut, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi bangsa yang benar-benar merdeka.

“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing. Suatu bangsa akan dihormati dan berdaulat bila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain,” tegas Prof. Haris di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo yang melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional menunjukkan pendekatan kolaboratif dan strategis. 

“Kedaulatan pangan tidak bisa hanya dibangun oleh kementerian teknis, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor, hal tersebut benar-benar terjadi di berbagai daerah termasuk wawancara saya kepada pimpinan OPD di Maluku,” ujarnya.

Prof. Haris mengingatkan, Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. 

Ia menyinggung sejarah awal kemerdekaan Indonesia ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 1946 mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan. 

Baca Juga

Mendagri Tekankan Peran Pemda dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Ketamin

“Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain,” ucapnya.

Lebih jauh, Prof. Haris menilai kebijakan Presiden Prabowo di sektor pertanian mencerminkan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Presiden Soeharto dalam memperkuat kesejahteraan petani.

“Langkah konkret Presiden Prabowo antara lain memperbesar anggaran sektor pertanian, menaikkan harga gabah yang dibeli Bulog menjadi Rp6.500/kg pada 2025, serta memperluas subsidi pupuk yang kini cukup dengan KTP tanpa perlu Kartu Tani,” ungkapnya, merujuk pada hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat.

“Kebijakan ini akan mempercepat pendampingan petani di lapangan dan memastikan efektivitas penyuluhan pertanian,” tambahnya.

Pemerintah saat ini juga mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui 48 proyek bendungan dan 9 jaringan irigasi yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Menurut Prof. Haris menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian. 

“Tidak semua wilayah cocok ditanami padi. Sagu dan umbi justru lebih ramah terhadap ekologi lokal dan baik untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pangan lokal agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras,” pungkasnya.