Purbaya Murka ke Pemda Terkait Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Menkeu: Ini Bukan Soal Uangnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini, beredar video Menteri Keuangan (Menkeu)  Purbaya Yudhi Sadewa murka ke pemerintahan daerah terkait uang ratusan triliun milik 15 pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank. Sontak, hal ini menyedot perhatian warganet hingga menuai komentar di media sosial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Menyikapi hal ini, Menkeu Purabaya jelaskan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," cetus Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Kemudian, Menkeu beberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, lanjut Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, orang nomor satu di kementerian keuangan itu menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

Baca Juga

Purbaya Akui Kecolongan, Langsung Setop Anggaran Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala Dapur MBG

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

Bahkan, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," ucapnya.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya.