GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Jawaban Menohok Purbaya ke Dedi Mulyadi yang Bantah Data Pengendapan Dana Daerah: Saya Bukan Pegawai Pemda Jabar!

Menkeu Purbaya memberikan jawaban menohok ke Dedi Mulyadi soal data dana mengendap dan menegaskan bahwa data itu sesuai dengan nominal yang dicatat Bank Indonesia (BI).
Rabu, 22 Oktober 2025 - 08:34 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai ocehan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal data dana mengendap Pemprov Jawa Barat di bank daerah.

Diketahui, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sempat membantah dan menantang Purbaya buka-bukaan soal data tersebut. Merespons hal itu, Purbaya menegaskan bahwa data itu sesuai dengan nominal yang dicatat Bank Indonesia (BI).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Maka, menurut Menkeu, seharusnya KDM juga meminta anak buahnya melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

"Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan Pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok," kata Purbaya, dikutip Rabu (22/10/2025).

Purbaya juga menilai bahwa Dedi Mulyadi tidak mengetahui alias awam terhadap keseluruhan data di perbankan.

Mantan Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

"Jadi, pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan?  Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya gak tau dari mana datanya. Jadi dia debat sama dirinya sendiri? Saya gak tau.

"Jadi saya gak pernah bilang Jabar berapa kan, Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda dan data itu dari Sistem Keuangan Bank Sentral," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyarankan agar KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI jika ingin mengetahui data itu secara detail.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menkeu berusia 61 tahun itu lantas mempertegas bahwa  dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar yang meladeni ocehan Dedi Mulyadi.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,"

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Bukan ke Liberia, Alta Ballah Resmi Tinggalkan TC Timnas Indonesia Karena Ini

Bukan ke Liberia, Alta Ballah Resmi Tinggalkan TC Timnas Indonesia Karena Ini

Alta Ballah akhirnya mendapatkan panggilan untuk pemusatan latihan (Training Camp/TC) bersama Timnas Indonesia.
Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang KKEP, Polri Siapkan Langkah Ini

Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang KKEP, Polri Siapkan Langkah Ini

Tiga tersangka dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto bakal menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Jenderal Hoegeng Iman Santoso resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri ke-5 itu dikenang sebagai sosok polisi.
Listyo Sigit Bakal Hadapi Sidang KKEP, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Listyo Sigit Bakal Hadapi Sidang KKEP, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Listyo Sigit Prabowo bakal menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Kebakaran Meningkat Sejak Februari sampai November, BPBD Sulawesi Tengah Tingkatkan Kesiagaan Darurat Karhutla

Kebakaran Meningkat Sejak Februari sampai November, BPBD Sulawesi Tengah Tingkatkan Kesiagaan Darurat Karhutla

Perlu tahu peningkatan kesiagaan darurat karhutla menyusul terjadi peningkatan kejadian kebakaran secara akumulasi selama 2026.
Kapolri Mendadak Tiba di Yogyakarta Rabu Dini Hari, Cek Penanganan Anggota dan Cari Biang Kerok di Balik Kericuhan Demo

Kapolri Mendadak Tiba di Yogyakarta Rabu Dini Hari, Cek Penanganan Anggota dan Cari Biang Kerok di Balik Kericuhan Demo

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendadak tiba di Yogyakarta pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 01.20 WIB. Kedatangannya berlangsung di tengah situasi pasca kericuhan aksi demonstrasi yang terjadi di kawasan Malioboro pada Selasa (10/11/2026).

Trending

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Timnas Indonesia U-17 baru akan memulai perjuangan menuju Piala Asia U-17 di laga pekan kedua. Pada pertandingan pertama mereka, tim akan menghadapi Filipina. 
Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Demam jangan langsung minum obat. Dokter Sung ungkap 7 cara mengatasinya, mulai dari cek suhu tubuh, kompres hangat hingga mencukupi kebutuhan cairan.
Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Sebelumnya, viral di media sosial video istri sah menggerebek suami seorang Kanit Reskrim yang berselingkuh dengan seorang ibu kades di sebuah kamar hotel.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Jenderal M Yusuf, mantan Panglima ABRI, Purnawirawan TNI, mantan ajudan Kahar Muzakkar yang menjadi Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Selengkapnya

Viral