Kejagung Kembali Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Soal Dugaan Korupsi Minyak Rp285 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, pada Jumat (24/10/2025). Pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018 hingga 2023.

Keterangan resmi disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada Sabtu (25/10/2025). Ia menyebut pemeriksaan terhadap Nicke dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan kasus yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp285 triliun.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang.

Selain Nicke Widyawati, penyidik Kejagung juga memeriksa enam saksi lainnya yang berasal dari berbagai perusahaan terkait dalam rantai distribusi dan pengelolaan minyak Pertamina. Mereka adalah:

1. S, HRD PT Mahameru Kencana Abadi

2. NS, Senior Account Manager PT Pertamina Patra Niaga

3. TRA, Kepala Terminal PT Orbital Terminal Merak

4. N, Finance Accounting and Tax Manager PT Orbital Terminal Merak

5. IHP, Pemimpin Cabang PT BRI Multi Finance Indonesia

6. TR, Account Officer PT BRI periode 2011–2014

Ketujuh saksi tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan dalam berkas perkara atas nama tersangka HW dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.

18 Tersangka, Satu Masih Buron

Dalam kasus besar ini, Kejagung telah menetapkan 18 orang tersangka. Salah satunya, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, hingga kini masih berstatus buron. Para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang menyebabkan potensi kerugian negara lebih dari Rp285 triliun.

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi nasional. Jaksa menilai praktik pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018–2023 tidak dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Penyimpangan tersebut melibatkan berbagai entitas di bawah Pertamina, termasuk Subholding dan sejumlah mitra kerja kontraktor. Dalam prosesnya, ditemukan indikasi penyelewengan kontrak, pengaturan harga, dan penyimpangan distribusi minyak yang menguntungkan pihak tertentu.