Program MBG Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Mutu SDM, Pakar Kebijakan: Edukasi Publik Sangat Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) era pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Pakar kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah agar mendapatkan asupan gizi demi menuju Indonesia Emas 2045.

Trubus menilai program MBG di Indonesia ini mendapat perhatian positif dari dunia internasional dengan sejumlah negara yang turut menerapkannya.

Sumber :

• tvOnenews.com/Rika Pangesti

“Salah satu bentuk kolaborasi yang berkembang adalah kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan dapur MBG sebagai referensi kebijakan pangan nasional mereka,” kata Trubus kepada awak media, Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Kendati demikian, Trubus menilai pelaksanaan MBG masih memerlukan penyempurnaan dari sisi edukasi dan perencanaan teknis.

Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana tergolong baru sehingga masih dibutuhkan sosialisasi luas kepada masyarakat terkait struktur, mekanisme kerja, serta koordinasi antarinstansi.

“Edukasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat memahami alur pelaksanaan program,” katanya.

Bukan hanya itu, Trubus menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran sentral dalam pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya langkah ini perlu dilakukan hingga Pemda turut memastikan proses pengemasan, distribusi, hingga pembinaan dapur yang lebih baik sesuai dengan kondisi sosial dan geografis wilayah.

“Pemda lebih memahami tantangan daerahnya. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan kualitas makanan dan memperkuat kapasitas dapur,” ujarnya.

Tak hanya itu, Trubus turut menyorot sejumlah kasus yang dinilai menunjukkan penurunan mutu menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat.

Ia menyarankan setiap dapur SPPG harus melibatkan ahli gizi profesional agar makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi juru masak dan pembatasan kapasitas maksimal 2.000 porsi per dapur juga diperlukan untuk menjaga mutu.

“Dapur yang tidak memenuhi standar harus diberikan sanksi tegas, bahkan penutupan bila perlu, sebagai bentuk transparansi tata kelola,” kata Trubus.

Trubus juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal keberhasilan MBG dengan aktif pemeriksaan makanan yang disajikan dari pihak sekolah.

Sementara masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses produksi dan distribusi agar muncul rasa memiliki serta transparansi program.

Ia juga mendorong agar Sertifikat Kelaikan Higienis, Legal, dan Standar (KHLS) serta sertifikasi halal bagi dapur daerah dipermudah dan mendapat dukungan pembiayaan mengingat masih banyak dapur skala kecil yang terkendala biaya.

Selain itu, kata Trubus digitalisasi berbasis data dalam tata kelola MBG memungkinkan pengawasan dari tahap produksi hingga konsumsi secara real time.

“Digitalisasi akan mempercepat distribusi, menjaga kualitas makanan, dan mencegah risiko keterlambatan maupun insiden keamanan pangan,” ucap Trubus.

"Kebijakan ini menjadi pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas SDM menjadi faktor utama kemajuan bangsa," pungkasnya. (raa)