Pasar Burung Barito Kini Tinggal Kenangan, Kronologi Wacana Relokasi hingga Berujung Pembongkaran Paksa

Jakarta, tvOnenews.com - Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kini tinggal kenangan. Ratusan kios pedagang untuk mencari nafkah, kini telah rata dengan tanah.

Ratusan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), serta aparat keamanan lainnya dan para pegawai pemerintah kota Jakarta Selatan secara tiba-tiba mendatangi Pasar Barito dan membawa alat berat seperti excavator (beko) pada Senin pagi (27/10/2025) sekira pukul 05.30 WIB.

Tujuannya tak lain yakni membongkar paksa alias menggusur ratusan kios itu dengan alibi penertiban.

Wacana relokasi para pedagang Pasar Burung Barito sejak bulan Juli lalu, kini berakhir penggusuran paksa di penghujung Oktober.

Sumber :

• Rika Pangesti/tvOnenews.com

Baca Juga

Terungkap Fakta Terbaru Insiden Rumah Ditabrak Pengemudi Hyundai Santa FE karena Ngantuk, Bukan Punya Jusuf Kalla Tapi Anaknya

Setelah satu bulan belakangan diwarnai penolakan dan dialog buntu, ratusan lapak tempat para pedagang menggantungkan hidup, kini telah rata dengan tanah.

5 Juli 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mulai mengusulkan relokasi pedagang pasar burung Barito ke kawasan Lenteng Agung.

Usulan ini diajukan demi melancarkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggabungkan 3 taman menjadi satu, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, serta Taman Leuser, yang berada di area pasar tersebut, menjadi Taman Bendera Pusaka. 

3 Agustus 2025

Para pedagang sudah diminta angkat kaki oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Padahal lokasi sementara (loksem) yang diusulkan di Lenteng Agung masih belum siap digunakan dan berupa tanah kosong.

Pedagang menyebutnya sebagai 'jurang' karena berada di belakang gedung pemadam kebakaran dan dataran tanahnya lebih rendah dari pada gedung depannya.

8 Agustus 2025

Gubernur Pramono Anung dan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri mendatangi Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka.

Para pedagang juga melakukan aksi unjuk rasa saat ada acara peletakan batu pertama oleh Gubernur Pramono. Mereka berharap ditemui oleh orang nomor 1 di Jakarta dan diajak dialog hingga membuahkan solusi terbaik. Namun ternyata hasilnya nihil, mereka tak digubris.

Para pedagang menduga proyek Taman Bendera Pusaka ini bermuatan politis.

Mewakili ratusan pedagang lain di Pasar Barito, Yuliyana mengatakan, ia menaruh curiga, jika proyek ini adalah proyek khusus alias spesial dibuatkan untuk sosok yang dipanggil "IBU" oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Tak lain, sosok yang disapa "IBU" oleh Pramono adalah Megawati Soekarnoputri, orang yang mendorong dan merestui Pramono Anung menjadi orang nomor satu di Jakarta

"Katanya sih nanti mau dibangun patung Ibu Fatmawati di taman itu. Ya kita jadi mikir, ini proyek buat publik, atau buat keluarga besar tokoh politik? Kan kayak begitu terlihat banget, buat partainya sendiri," tutur Yuliyana saat ditemui tvOnenews.com di kiosnya di Pasar Burung Barito, Jumat (16/8/2025).

7 Oktober 2025

Para pedagang justru dilayangkan surat peringatan pertama (SP1) oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan agar segera angkat kaki dari Barito.

"Kami sudah menerima surat peringatan pertama (SP) sejak 7 Oktober," kata Fahmi Akbar, kuasa hukum para pedagang pasar burung barito, kepada tvonenews.

14 Oktober 2025

Para pedagang kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini, ratusan pedagang itu langsung mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi, mereka berharap ditemui oleh Pramono Anung atau Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel untuk menemukan solusi terbaik agar tempat mencari nafkahnya tidak digusur.

Hasilnya, mereka hanya ditemui oleh Nur Hidayat, Sekretaris Kadis PPKUKM, Kesbangpol, dan Mulian pihak daru Sudin Dinas PPKUKM Pemkot Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan dari Fahmi, kuasa hukum para pedagang, dalam audiensi tersebut pihak Pemkot dan Pemprov hanya menyebut akan menyampaikan suara para pedagaang ini ke Gubernur. 

15 Oktober 2025

Lagi-lagi hasilnya nihil. Tepat pada keesokan harinya, para pedagang justru dibuat kaget.

Setelah kemarin melakulan aksi unjuk rasa dan diajak masuk ke dalaam kantor gubernur untuk diajak audiensi, justru keesokan harinya mereka malah dilayangkan surat peringatan kedua (SP2).

"Lalu SP2 pada 15 Oktober, dan SP3 keluar 21 Oktober," kata Fahmi.

21 Oktober

Saat SP3 dilayangkan pada Selasa lalu, Fahmi mengaku sempat menemui pihak Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan di lokasi pasar.

Ia sempat menanyakan mengapa sampai dilayangkan surat SP3 untuk para pedagang, apakah 3 usulan solusi yang ditawarkan pedagang tidak dapat diterapkan?

Atau apakah audiensi para pedagang dan pihak Pemprov dan Pemkot di Balai Kota pada 14 Oktober lalu tidak ada gunanya?

"Ya, kami waktu pemberian SP3 itu mempertanyakan juga di tanggal 21 Oktober kepada Pemprov, ya. "Bagaimana hasil dialog kami? Apa keputusannya? Mereka menjawab: keputusannya tetap sama. Oh, berarti kemarin dialognya itu hanya formalitas saja kami diterima. Kan seperti itu. Jadi, teman-teman ini, selain tidak didengar, tidak diagregasikan pula aspirasinya. Iya, tetap pada keputusan harus digusur, seperti itu," beber Fahmi.

27 Oktober

Sepekan setelah dilayangkan SP3, pada Senin 27 Oktober 2025 pagi ternyata para pedagang lebih-lebih dibuat terkejut bukan kepayang.

Fahmi menuturkan bahwa proses menuju penggusuran berlangsung cepat dan dianggap tidak transparan.

"Belum sempat ada keputusan hukum, tiba-tiba pagi ini mereka datang dengan ribuan personel,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, sekitar 1.500 personel Satpol PP, PPSU, TNI, dan Polri dikerahkan sejak pukul 06.00 WIB hari ini.

Anehnya, menurut Fahmi, surat tugas pembongkaran baru diberikan 6 jam kemudian, setelah sebagian kios pedagang sudah dihancurkan.

Itu pun, bukan surat perintah untuk membongkar paksa. Tetapi surat tugas untuk "merelokasi dan menertibkan".

“Surat tugas baru kami terima sekitar pukul 12.00, setelah kios pedagang rata sebagian. Padahal di surat itu tertulis dengan redaksi 'relokasi dan penertiban', bukan pembongkaran,” tegasnya.

Sejak awal, kata Fahmi, para pedagang dengan tegas menolak dipindahkan ke lokasi pengganti di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mereka menilai lokasi baru tidak layak, rawan banjir, dan sulit diakses pembeli.

Terlebih, Pasar Barito telah menjadi pasar legendaris.

3 Solusi yang Ditawarkan Pedagang Tanpa Menggusur

“Relokasi ke Lenteng Agung itu sepihak dari Pemprov DKI. Pedagang bahkan sudah menawarkan 3 solusi alternatif. Apa itu solusi alternatifnya? (1) Mereka siap untuk dibongkar separuh kiosnya untuk akses jalan masuk ke taman, ujung kiri, tengah, ujung kanan (2) mereka juga siap untuk dibongkar kiosnya misal harus sampai 50% untuk akses ke taman. Karena sebenarnya ini kan tidak mengganggu Ruang Terbuka Hijau, (3) kami sebenarnya ingin para pedagang tidak jauh-jauh, kalaupun mau direlokasi. Yaitu ada di Jalan Barito 2. Kalau kata pedagang, enggak apa-apa di situ aja. Kami siap, kok, kalau misalnya di situ," papar Fahmi.

"Tapi semua usulan diabaikan,” sambungnya.

Paguyuban pedagang kini menyiapkan langkah hukum dengan menggugat Pemprov DKI, Dinas PPKUKM, dan Satpol PP atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Mereka juga telah mengirim surat penundaan relokasi ke Wali Kota Jakarta Selatan, Kasatpol PP, hingga Gubernur DKI, namun tak digubris.

“Kami sudah ajukan penundaan karena proses gugatan sedang berjalan. Tapi mereka tetap jalan. Ini bentuk pelecehan terhadap proses hukum,” tegas Fahmi.

Ia memastikan, gugatan akan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pembongkaran, termasuk Kasatpol PP Jakarta Selatan, Wali Kota, hingga Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

Kini, pedagang tengah berfokus menenangkan diri sembari meratapi barang dagangannya hancur lebur dibongkar paksa oleh aparat.

Belum lagi, banyak kucing yang mati dan burung yang terbang lepas akibat 'grasak-grusuk' pada pagi hari tadi. (rpi/muu)