ASEAN Desak Pemilu Myanmar Digelar Secara Inklusif, Menlu Sugiono: Perdamaian dan Gencatan Senjata Harus Terjadi

Kuala Lumpur, tvOnenews.com — Krisis politik Myanmar kembali menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur.

Negara-negara anggota menegaskan bahwa rencana pemilu Myanmar pada Desember 2025 harus berlangsung secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya legitimate dan berkontribusi pada perdamaian nasional.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengungkapkan ASEAN memberikan perhatian serius terhadap situasi di Myanmar yang masih dilanda ketegangan politik dan kemanusiaan.

“Kemudian di sesi yang lain, pertemuan dilakukan untuk membahas situasi di Myanmar di mana perkembangan terakhir Myanmar akan melaksanakan pemilu di bulan Desember ini."

"Concern dari negara-negara anggota adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini harus dilakukan secara inklusif dalam arti melibatkan sebanyak mungkin stakeholder di Myanmar, sehingga diharapkan bisa terjadi suatu pemilu yang legitimate,” ujar Sugiono usai menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, seluruh negara anggota ASEAN memahami kompleksitas situasi Myanmar, namun tetap berharap agar pemilu mendatang menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi nasional.

Baca Juga

Rampung Berkunjung di Indonesia, Direktur Regional UNDP: Ekonomi dan Ekologi Tumbuh Bersama

“Oleh karena itu, kita negara-negara memahami ada perkembangan tersebut kemudian berharap agar pemilu yang dilaksanakan itu bisa berlangsung secara inklusif. Walaupun juga ada pandangan bahwa pemilu ini belum waktunya dilaksanakan, tetapi ini merupakan keputusan yang fakta yang terjadi di Myanmar,” jelasnya.

Sugiono menegaskan, apa pun hasil pemilu nanti, gencatan senjata dan perdamaian harus menjadi prioritas utama agar Myanmar dapat kembali beraktivitas secara normal, baik di tingkat regional maupun global.

“Kita hanya menyampaikan bahwa kita mengetahui proses tersebut dan apa yang kita harapkan dari pemilu tersebut. Namun yang pasti adalah siapapun yang keluar dari hasil pemilu tersebut, bahwa gencatan senjata harus terjadi, perdamaian harus terjadi, sehingga Myanmar bisa kembali lagi beraktivitas secara normal, baik dalam lingkungan regional maupun global,” tegas Sugiono.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menyoroti krisis Myanmar dalam sesi retret KTT ASEAN ke-47. 

Prabowo menyerukan agar ASEAN tidak lagi bersikap pasif dalam menghadapi situasi tersebut dan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan transisi demokrasi yang damai dan akuntabel.