Pakar UGM Cium Permainan Mafia Migas di Balik Fenomena Motor Brebet Usai Diisi Pertalite di Jawa Timur

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah akademisi di Yogyakarta tegas membantah tudingan bahwa Pertalite dicampur etanol hingga menyebabkan motor brebet dan mogok di beberapa wilayah Jawa Timur.

Mereka menilai isu tersebut belum terbukti secara ilmiah dan bahkan bisa menjadi manuver pihak yang merasa kepentingannya tersentuh oleh agenda pemberantasan mafia migas.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menegaskan klaim pencampuran etanol 10 persen (E10) dalam Pertalite tidak benar. 

Menurutnya, program pencampuran etanol baru berjalan pada Pertamax Green dengan kadar 5 persen dan ke depan akan ditingkatkan menjadi 10 persen.

“Saya rasa enggak benar ya. Jadi yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tapi Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen. Rencananya akan naik jadi 10 persen. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol),” tegas Fahmy dalam Diskusi Publik “1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?”, Jumat (31/10/2025).

Fahmy menekankan perlunya uji laboratorium untuk memastikan faktor penyebab kendaraan rusak. Ia mendukung program transisi energi melalui BBM berbasis etanol, namun meminta pemerintah tetap menyediakan opsi BBM non-etanol bagi kendaraan tua.

Baca Juga

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Pacitan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” ujarnya.

Guru Besar Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, bahkan menyebut narasi pencampuran etanol sebagai isu menyesatkan yang bisa dimainkan oleh aktor-aktor mafia migas yang terganggu kepentingannya.

“Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat,” katanya.

Wahyudi meminta pemerintah bergerak cepat meredam hoaks sebelum merugikan masyarakat.

“Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoax, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoax. Kominfo bisa dikerahkan,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Rudy Badrudin (STIE YKPN), menilai fenomena tersebut masih kasuistik dan memerlukan investigasi teknis mendalam.

“Apakah karena disebabkan oleh BBM-nya atau memang aspek yang lain? Barangkali motornya dan seterusnya,” kata Rudy.