Ini Kronologis Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dan Pejabat BPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologis penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin serta 11 orang lainnya, termasuk pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kronologis penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ade Yasin, menurut Firli, berkaitan dengan keinginan Ade untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021. 

Dalam kasus ini KPK mengamankan 12 orang. Mereka ditangkap di sejumlah tempat yang tersebar di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mereka adalah Ade Yasin (AY), Bupati Bogor periode 2018-2023; Ihsan Ayatullah (IA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; Maulana Adam (MA), Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Rizki Taufik (RT), PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ruli Fathurrahman (RF) Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor; Teuku Mulya (TK), Kepala BPKAD Kabupaten Bogor; Andri (AR), Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor; Hani (HN), staf BPKAD Kabupaten Bogor; Anthon Merdiansyah (ATM), Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis; Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor; Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa; dan Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

"Dengan adanya Laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat, kemudian tim KPK bergerak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelidikan," ujar Firli di Gedung KPK.

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi, Kejari Tulungagung Geledah Kantor BPKAD dan Disbudpar

Selasa (26/4/2022) tim penyidik KPK mendatangi salah satu hotel di Bogor. Namun ternyata transaski sudah terjadi.

"Setelah para pihak menerima uang selanjutnya mereka kembali ke daerahnya di Bandung Jawa Barat, sehingga KPK secara teknis membagi tugas, ada yang berangkat ke Bandung dan ada juga yang mencari bukti yang memang diduga telah dilakukan terkait dengan tindak pidana dugaan perkara korupsi," ungkapnya.