News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Soal Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Sebut Bisa Saja Jokowi Dipanggil, Tapi...

Mahfud MD buka suara soal peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipanggil untuk memberikan keterangan soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.
Jumat, 31 Oktober 2025 - 13:53 WIB
Warga diminta tidak menerbangkan layangan di jalur Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Whoosh.
Sumber :
  • KCIC

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan mencuat kabar soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh yang pertama kali diangkat oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun turut menjadi sorotan.

Diketahui, proyek kereta cepat Whoosh pertama kali dibangun di masa pemerintahan mantan Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski mendapatkan banyak kritik soal urgensi pembangunan Whoosh, namun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tetap berlangsung.

Kini muncul dugaan bahwa ada mark up atau penggelembungan dana atas proyek kereta cepat Whoosh tersebut.

Mahfud MD mengatakan, soal dugaan mark up ini bisa saja Jokowi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai sosok yang membuat kebijakan.

"Ya bisa saja (Jokowi dipanggil), karena di dalam penyelidikan itu bisa memanggil siapa saja yang dianggap ada kaitan atau dianggap tahu," kata Mahfud, dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dirinya kemudian menjelaskan, bahwa di awal adanya dugaan perkara, maka tahapannya dalah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Di dalam proses penyelidikan, aparat menyelidiki peristiwa apa yang terjadi dan melihat apakah ada pidana di dalamnya.

Namun, di dalam proses ini alat bukti belum ditemukan. Nantinya, setelah ditemukan minimal dua alat bukti, maka tahapan akan naik ke penyidikan.

"Begitu ketemu dua (alat bukti) menjadi penyidikan yang nanti akan menentukan persitiwanya dan pelakunya, baru sesudah itu pendakwaan ke pengadilan," katanya menjelaskan.

Ahli hukum ini pun menilai, pemanggilan Jokowi untuk memberi keterangan soal dugaan korupsi Whoosh bukanlah hal yang tidak mungkin.

Akan tetapi, menurutnya secara psikologis, memanggil keterangan seperti ini tidak sampai terjadi.

"Jadi manggil Pak Jokowi juga bisa, cuma secara psikologis biasanya, psikopolitisnya, itu biasanya enggak sampai ke sana biasanya kalua dalam kasus seperti ini," tuturnya.

Namun, guru besar UII ini menegaskan bahwa secara teori hal ini bisa saja terjadi.

"Nah, kita lihat aja perkembangannya, apakah unsur-unsur pidana itu nanti akan ditemukan dalam proses penyelidikan ini," katanya menambahkan.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan baru mulai mengkaji soal dugaan korupsi kereta cepat Whoosh ini.

KPK saat ini juga masih menunggu hasil kajian awal dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat soal dugaan korupsi Whoosh.

Adapun soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta Bandung awalnya dibuka oleh Mahfud MD di YouTube pribadinya.

Ia menjelaskan, berdasarkan catatan pihak Indonesia biaya Whoosh sejauh satu kilometer itu berada di angka 52 juta dolar AS.

Namun, pihak China menghitungnya hanya sekitar 17 juta dolar AS.

"Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat," kata Mahfud. (iwh)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews


 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ladies, Ini Penjelasan hingga Perbedaan Babak Pertama dan Kedua dalam Sepak Bola yang Perlu Kamu Pahami

Ladies, Ini Penjelasan hingga Perbedaan Babak Pertama dan Kedua dalam Sepak Bola yang Perlu Kamu Pahami

Bagi kamu para perempuan yang baru mulai menyukai sepak bola, durasi total permainan normal adalah 90 menit yang dibagi menjadi dua babak. Inilah penjelasannya.
Chris John Dikabarkan Mualaf? Unggahan Koh Hanny Jadi Sorotan Warganet

Chris John Dikabarkan Mualaf? Unggahan Koh Hanny Jadi Sorotan Warganet

Legenda tinju Indonesia, Chris John, dikabarkan mualaf? Unggahan terbaru Hanny Kristianto alias Koh Hanny jadi sorotan warganet.
PDIP Kritik Bobby Nasution soal Kompensasi PLN, Gerindra dan Golkar Bela Gubernur Sumut

PDIP Kritik Bobby Nasution soal Kompensasi PLN, Gerindra dan Golkar Bela Gubernur Sumut

Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution mendatangi PLN Sumut beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat. Bahkan politisi Gerindra dan Golkar mendukung langkah
Dear Cewek, Pahami Aturan Dasar Sepak Bola Ini biar Makin Seru Pas Nonton Piala Dunia 2026

Dear Cewek, Pahami Aturan Dasar Sepak Bola Ini biar Makin Seru Pas Nonton Piala Dunia 2026

Kini, semakin banyak perempuan yang ikut merasakan demam dan merasa antusias untuk menonton Piala Dunia 2026. Yuk, pahami aturan-aturan berikut ini, ladies!
Soal Dugaan Penerimaan Uang Rp30 Miliar, Dedi Congor Berpeluang Diperiksa KPK Lagi

Soal Dugaan Penerimaan Uang Rp30 Miliar, Dedi Congor Berpeluang Diperiksa KPK Lagi

KPK membuka peluang memeriksa kembali mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Marunda Ahmad Dedi alias Dedi Congor. 
KPK Periksa PNS Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor Barang, Tinggal Satu Tersangka di Tahap Penyidikan

KPK Periksa PNS Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor Barang, Tinggal Satu Tersangka di Tahap Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi yakni Pegawai Negara Sipil (PNS) Bea Cukai, Akhmad Fikri Yahmani terkait kasus dugaan suap importasi barang. 

Trending

Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Duka masih menyelimuti rumah keluarga Jance Zebua di Desa Hilinaa, Dusun 2, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut).
BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR RI menggelar Rapat RDPU bersama para kepala desa dan perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kemuning, Indragiri Hilir, Riau.
Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komnas HAM soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi melanggar HAM adalah tidak tepat.
Luhut Klaim Perlinsos Digital dan Simbara Bisa Buat Negara Hemat Ribuan Triliun: Orang Tidak Bisa Korupsi

Luhut Klaim Perlinsos Digital dan Simbara Bisa Buat Negara Hemat Ribuan Triliun: Orang Tidak Bisa Korupsi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyebut sistem digitalisasi pemerintah melalui Perlinsos Digital dan Simbara bisa membuat hemat ribuan triliun.
Prabowo Tahan Pertalite Tak Naik, B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun dan Serap 2,2 Juta Pekerja

Prabowo Tahan Pertalite Tak Naik, B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun dan Serap 2,2 Juta Pekerja

ESDM menyampaikan pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi Pertalite sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, seraya mendorong implementasi B50.
Sempat Kabur ke Panipahan, Suami Siri Pembunuh Istri di Dumai Ditangkap Polisi

Sempat Kabur ke Panipahan, Suami Siri Pembunuh Istri di Dumai Ditangkap Polisi

Kepolisian Resor Dumai berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial Nursafika (30), yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah pondok kawasan kebun Taman Wisata Alam (TWA), Jalan Abdul Rabkhan, RT 006, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
Siapa Yakuza Maneges yang Menyegel Ponpes di Malang?

Siapa Yakuza Maneges yang Menyegel Ponpes di Malang?

Media sosial beberapa waktu lalu dihebohkan dengan kabar, adanya pondok pesantren (Ponpes) di Malang, Jawa Timur disegel organisasi bernama Yakuza Maneges
Selengkapnya

Viral