PKS Pertanyakan Kelanjutan Pembentukan Komite Reformasi Polri, Sebut Cuma Jalan di Tempat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mempertanyakan terkait kelanjutan pembentukan Komite Reformasi Polri.

Menurutnya, pembentukan Komite Reformasi Polri tersebut cenderung jalan di tempat dan tidak ada kemajuan sejak dibentuk pada September 2025 lalu. Dia pun menduga ada konflik kepentingan dalam pembentukan komite itu.

“Meski sudah lebih dari dua dekade setelah dipisahkan dari TNI, reformasi Polri masih belum menyentuh akar persoalan strukturalnya,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Mulyono menyebut reformasi Polri harus segera dilakukan. Mengingat, banyak keluhan masyarakat terkait kinerja Polri.

Di sisi lain, dia juga menyoroti lembaga penegak hukum itu masih menjadi alat kekuasaan. Menurutnya, polisi tidak boleh bertugas sebagai perpanjangan tangan kepentingan rezim.

“Memang ada kemajuan di bidang pelayanan dan teknologi. Namun, Polri belum sepenuhnya netral secara politik dan masih sering tampil sebagai alat kekuasaan, ketimbang alat negara yang profesional sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (4),” ujarnya.

Baca Juga

Tambang Ilegal Gunung Botak Dibongkar, Satgas PKH dan TNI Temukan WNA hingga Praktik Prostitusi

“Selama berada dalam orbit kekuasaan politik eksekutif, maka netralitas Polri akan sulit terwujud.  Dan ini dampaknya kemana-mana," tambah Mulyono.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti terkait sikap aparat yang cenderung selektif dalam penegakan hukum, serta potensi keterlibatan politik elektoral. Jika hal tersebut dibiarkan, dia khawatir semua hal tersebut akan merusak institusi Polri.

“Reformasi Polri ini mestinya diarahkan secara struktural, agar polisi tidak melulu di bawah kontrol kekuasaan, tetapi di bawah kontrol publik melalui peningkatan akuntabilitas publik,” tandas Mulyono. (saa/nba)