Dipanggil ke Istana, AHY Lapor ke Prabowo Bahas Utang Kereta Cepat Whoosh: Ada Permasalahan yang Harus Kita Carikan Solusinya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Adapun pemanggilan tersebut untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk persoalan pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

AHY mengatakan kedatangannya untuk melaporkan perkembangan berbagai program kementeriannya sekaligus meminta arahan dari Presiden.

“Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari bapak presiden tentang banyak hal,” kata AHY.

Ketika ditanya isu yang dibahas, AHY menyebut kereta cepat menjadi salah satu topik utama.

“Termasuk kereta cepat,” ujarnya.

Baca Juga

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

AHY mengakui bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) ikut terlibat dalam pembahasan karena peran BUMN itu dalam struktur konsorsium KCIC.

“Iya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari bapak presiden,” ujarnya ketika ditanya soal kehadiran KAI dalam agenda pembahasan.

Terkait substansi rapat, AHY menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari solusi atas persoalan proyek tersebut, termasuk opsi restrukturisasi utang.

“Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk termasuk KCIC Jakarta Bandung (Whoosh), ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” ucapnya.

Saat kembali dikonfirmasi soal restrukturisasi utang, AHY menjawab singkat, “Iya.”

Kereta cepat Whoosh tercatat sebagai proyek infrastruktur paling ambisius Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$7,27 miliar (Rp120,38 triliun).

Sekitar 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2 persen per tahun.

Kondisi struktur pembiayaan dan beban utang yang masih membayangi konsorsium membuat pemerintah kini mengkaji berbagai skema solusi, termasuk restrukturisasi pinjaman untuk menjaga keberlanjutan finansial proyek. (agr/rpi)