Diplomasi Akar Rumput dari Minsk, Gema Semangat Gerakan Non-Blok

"Namun, satu hal yang jelas, di tengah proses globalisasi yang melemah, kini pusat-pusat integrasi regional menjadi motor penggeraknya. Mulai dari Uni Ekonomi Eurasia hingga ASEAN," bebernya. 

Keamanan Pangan Indonesia dan Piagam Eurasia

Lanjut Fauzan Luthsa menjelaskan, stabilitas Eurasia berpengaruh langsung terhadap keamanan pangan ASEAN karena kawasan ini menjadi pemasok utama gandum dan pupuk ke Asia Tenggara. 

Setiap gangguan di Laut Hitam atau jalur perdagangan Asia Tengah akan memicu fluktuasi harga dan pasokan di pasar ASEAN. Inilah bentuk interdependensi sistemik.

"Oleh karena itu kemitraan ketahanan pangan Indonesia–Belarus dapat dikembangkan menjadi model kerja sama pertanian yang direplikasi di tingkat Eurasia." 

"Ide ini berangkat dari hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang mengangkat tema ketahanan pangan," jelasnya.

Idealnya, kata dia, hal ini dilanjutkan dengan pembentukan Indonesia–Belarus Working Group on Food Security, yang berfungsi sebagai forum eksplorasi awal untuk memetakan peluang kerja sama dalam bidang keamanan pangan. 

"Usulan penyusunan Eurasian Charter of Diversity and Multipolarity in the XXI Century sebuah inisiatif yang menempatkan prinsip kedaulatan, kesetaraan dan keseimbangan kekuatan sebagai dasar hubungan antarnegara— juga sesuai dengan realita multipolar saat ini, di mana kawasan menegaskan perannya dalam menghadapi perubahan tatanan global yang kian dinamis." 

"Piagam ini akan menjadi respons langsung terhadap instabilitas yang dipicu oleh intervensi eksternal dan sekaligus menandai tekad Eurasia untuk membangun arsitektur keamanan yang lebih mandiri dan inklusif."

"Dapat kita ambil contoh, bagaimana group ASEAN dan China mencoba menjaga stabilitas kawasan ditengah potensi konflik dengan menyepakati Single Draft Code of Conduct (COC) Negotiating Text, yang menjadi kerangka untuk menetapkan pedoman perilaku guna meminimalisir eskalasi konflik di Laut Natuna Utara," bebernya. 

Dan saat kembali ke Indonesia, kata dia, semakin menyadari bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan di meja perundingan antar pemerintah. 

Kadang ia dimulai dari percakapan sederhana antara dua orang dari negara berbeda yang mencoba saling memahami.