Rakornas 2025: Kadin Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk 'Koordinasi Pusat dan Daerah: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Mendukung Asta Cita' di Hotel Aryaduta pada Kamis (13/11/2025).

Dalam sambutannya secara daring melalui video conference, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rakornas kali ini menjadi forum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

“Beberapa isu strategis menjadi fokus kita dalam acara ini. Pertama, penguatan infrastruktur transportasi, pelabuhan, bandara, dan jalan raya. Kedua, pengembangan kawasan industri dan KEK yang hijau serta berdaya saing global. Ketiga, pembangunan tiga juta rumah layak huni yang terintegrasi dengan tata ruang dan pembiayaan inovatif. Dan keempat, harmonisasi regulasi melalui usulan pembentukan Satgas Pengawalan Investasi dan Infrastruktur,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Anin menambahkan Rakornas diharapkan dapat melahirkan rumusan konkret yang tidak hanya
menjadi masukan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi dasar bagi Kadin untuk menyusun agenda investasi strategis lintas wilayah.

“Marilah kita jadikan Rakornas ini ruang kolaborasi nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto dalam penyampaiannya menekankan pentingnya menggali potensi ekonomi daerah yang selama ini belum terkelola secara optimal.

Baca Juga

Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi Pajak, Dunia Usaha Butuh Kepastian di Tengah Tekanan Global

“Selama beberapa bulan terakhir, kami telah menghimpun berbagai aspirasi dari Kadin daerah, mulai dari Aceh hingga Merauke. Dan ternyata, banyak potensi daerah yang belum terkelola maksimal,” kata Carmelita.

Carmelita mencontohkan sejumlah peluang konkret di daerah, antara lain pembangunan terowongan logistik di Sabang, bendungan di Murung Raya Kalimantan Tengah, dan bandara di Kolaka Utara.

Pembangunan bandara di Kolaka Utara, misalnya, berpotensi membuka konektivitas baru yang akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Yang menarik, pemerintah daerah Kolaka Utara bahkan menawarkan land swap seluas 15.000 hectare lahan perkebunan bagi pihak yang bersedia membangun bandara tersebut. Ini menunjukkan semangat kolaborasi daerah dalam mempercepat pembangunan,” ujar Carmelita.

Carmelita juga menyoroti tantangan pendanaan infrastruktur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Menurutnya, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi
instrumen penting untuk menjaga momentum pembangunan.

Dijelaskan Carmelita, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan investasi infrastruktur nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp6.500 triliun, sementara kemampuan APBN dan BUMN baru menutup sekitar 57 persen, menyisakan celah 43 persen yang perlu diisi oleh sektor swasta.

"Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus menyinergikan arah kebijakan dan program kerja agar pembangunan nasional dapat berjalan selaras dan berkelanjutan,” jelasnya.

“Karena kami percaya, pembangunan akan lebih cepat jika kebijakan dirancang dari bawah ke atas, mendengar suara daerah, memahami kebutuhan sektor, dan memastikan dunia usaha menjadi bagian dari solusi,” tandas Carmelita.

Rakornas Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia ini juga diisi dengan dialog antara Kadin Provinsi, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan narasumber dari Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. (raa)