MKI Dorong Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Energi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) melalui Electricity Connect 2025 berkomitmen mendorong pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal ini tak lain bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Selain itu, Forum global ini diharapkan mampu menjadi katalis inovasi dan investasi para pemangku kepentingan dalam ekosistem EBT.

Berdasarkan keterangan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Wanhar, bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber EBT domestik. 

Lanjutnya menjelaskan, bahwa upaya ini sejalan dengan target pemerintah membangun kedaulatan energi nasional dan mencapai net zero emission pada tahun 2060.

“Porsi EBT dalam pembangkitan saat ini masih sekitar 14,4%. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang jelas dengan target peningkatan bauran EBT sebesar 21% pada 2030, 41% pada 2040, dan mencapai 74% pada 2060,” ucapnya kepada awak media saat konferensi pers peluncuran Electricity Connect 2025 di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu (16/11/2025). 

Selain itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar dalam hal ini sangat menekankan bahwa potensi EBT Indonesia yang sangat melimpah dan beragam belum termanfaatkan secara optimal. 

Baca Juga

Filipina Resmi Umumkan Darurat Energi, Kementerian ESDM Pastikan Pasokan di Indonesia Aman

Oleh sebab itu, kata dia, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menetapkan target pembangunan pembangkit EBT sebesar 42 Gigawatt (GW). 

“Potensi EBT kita mencapai lebih dari 3.000 GW, namun pemanfaatannya baru 0,2%. Seandainya 10% saja dari potensi ini dapat kita manfaatkan, kita sudah memiliki sistem energi yang luar biasa,” beber Suroso. 

Bahkan, dia juga mengungkapkan salah satu kendala pemanfaatan EBT adalah adanya mismatch antara lokasi sumber EBT dengan pusat beban listrik. 

Sehingga, kata dia, dibutuhkan infrastruktur jaringan transmisi canggih antar pulau untuk mengatasi kendala tersebut.

Untuk mewujudkan proyek tersebut, lanjut Suroso, diperlukan pembangunan infrastruktur yang masif. Termasuk di antaranya adalah jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), serta dukungan dana investasi yang besar.

“Pembangunan backbone transmisi dan Super Grid menjadi krusial untuk mengevakuasi EBT dalam jumlah besar dari sumbernya, seperti dari Sumatera dan Kalimantan, ke pusat beban di Jawa,” ucapnya.