Perumda Pasar Jaya Sebut Hak Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Pramuka Telah Berakhir Sejak Mei 2024

Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada pedagang.

"Kami terus berupaya mencari titik tengah agar revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, tetapi juga membawa dampak positif bagi semua pihak. Kami ingin Pasar Pramuka menjadi pasar yang tertata, higienis, aman, dan nyaman, sekaligus menjadi contoh transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kerakyatan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah mendukung penuh upaya revitalisasi Pasar Pramuka.

"Revitalisasi ini penting agar pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya tidak kalah bersaing dengan pasar modern milik swasta," ucapnya.

Rian menambahkan, revitalisasi ini juga penting dalam menyongsong lima abad Jakarta sebagai kota global dan usia lima abad.

"Jakarta mau tidak mau harus bersolek, termasuk pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Sehingga, saat ada wisatawan atau pengunjung dari luar negeri, Jakarta bisa memberikan citra positif karena menjadi barometer Indonesia," tuturnya.

Baca Juga

DPRD Surabaya Dorong Revitalisasi Pasar Keputran Selatan Berstandar Modern

 Ia memastikan, revitalisasi tersebut menjadi kebutuhan jangka panjang.

"Kalau kondisi pasar bagus, pengunjung nyaman pasti juga akan berdampak positif pada omzet penjualan pedagang," imbuhnya.

Ryan menyebut, revitalisasi Pasar Pramuka akan memberikan kebaruan di Jakarta. Sebab, Pasar Pramuka juga akan dilintasi LRT Fase IB Velodrome-Manggarai.

"Adanya koneksi atau integrasi dengan stasiun LRT ini tentu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana konektivitas Stasiun MRT Blok M dengan Blok M Plaza. Pusat perbelanjaan yang tadinya sudah sepi, berubah menjadi ramai pengunjung," pungkasnya. 

Harga Sewa Kios di Pasar Pramuka Meroket

Sebelumnya, Pedagang obat di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur mengaku keberatan soal kenaikan harga sewa kios yang mencapai Rp400 juta.

Selain soal harga, pedagang juga mengeluh soal skema pembayaran sewa kios yang harus dicicil hanya dalam waktu 18 bulan saja.

Shofan Hakim, salah satu pedagang mengatakan, bahwa harga sewa tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkannya.

Pasalnya, dengan harga sewa itu para pedagang seakan didesak untuk mendapatkan penghasilan lebih dari Rp25 juta per bulan.