Densus 88 Imbau Para Orang Tua Periksa Ponsel Anak Guna Cegah Terorisme

Jakarta, tvOnenews.com - Densus 88 Antiteror Polri mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak demi mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.

Hal itu diungkap langsung oleh Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Orang tua punya kendali terhadap anaknya. Ambil handphone (ponsel) putra-putrinya, secara sidak seperti itu,” katanya. 

Ia mengungkapkan, perekrutan anak-anak ke dalam jaringan terorisme menggunakan latar belakang ideologi kanan, seperti agama.

“Mungkin ada pertanyaan seperti ini, ‘Manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci?’, itu salah satu jebakan pertama,” katanya.

Padahal, ujar dia, Pancasila dan kitab suci bukanlah dua hal yang bisa dibandingkan karena memiliki posisi yang berbeda.

Baca Juga

Resensi Buku 'Media Sosial dan Terorisme': Ketika Teror Pindah ke Layar Ponsel dan Membentuk Ketakutan Massal

Ia melanjutkan, jika anak menjawab kitab suci lebih baik daripada Pancasila, kemudian akan ditanya kembali mana yang lebih baik antara negara Indonesia dengan negara berdasarkan agama.

Apabila menjawab agama, maka anak akan direkrut masuk ke dalam grup jaringan terorisme.

Mayndra juga mengungkapkan, ada fenomena di mana anak sudah keluar dari grup, tetapi diundang masuk kembali oleh admin.

Maka dari itu, ia mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah menjadi korban rekrutmen terorisme.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Polri merekomendasikan empat langkah utama guna mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme.

Langkah pertama adalah adanya kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pascaintervensi.

Ketiga, penyusunan standard operating procedure (SOP) teknis bagi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat serta tupoksi pada masing-masing institusi.

Terakhir, Polri meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk peduli dengan fenomena ini dan dapat terus ikut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online.