Wamen Dzulfikar Sebut Peran Polri Aktif di Kementerian P2MI Efektif Tangani TPPO: Mereka Berpengalaman Lakukan Intelijen

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan bahwa penempatan polisi aktif di struktur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat penanganan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia menyebut langkah tersebut bukan sekadar kolaborasi antarlembaga, melainkan strategi krusial menghadapi kejahatan terorganisasi yang semakin kompleks.

“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dzulfikar mengungkapkan bahwa KP2MI bersama Polri telah membentuk desk khusus untuk menangani kasus pekerja migran ilegal dan TPPO.

Menurutnya, keberadaan polisi aktif mempercepat alur penegakan hukum karena koordinasi dapat berlangsung real-time.

“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa massif dilaksanakan,” jelasnya.

Baca Juga

Bukan Sihir, Rahasia Uang Gaib Rp620 Juta Milik Dukun di Bogor yang Ditangkap Polisi

Dzulfikar menilai keterlibatan polisi aktif menjawab kekurangan KP2MI dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.

Menurutnya, pengalaman Polri dalam investigasi, intelijen, hingga operasi lapangan menjadi nilai tambah signifikan.

“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” katanya.

Lebih jauh, Dzulfikar menyebut kondisi pekerja migran saat ini cukup memprihatinkan.

Jumlah PMI prosedural dan non-prosedural disebutnya hampir seimbang, sementara keberangkatan ilegal umumnya melibatkan jaringan pelanggar hukum.

“Hal ini tentu cara dan mekanisme pemberangkatannya melalui pihak-pihak atau oknum yang tidak mematuhi aturan dan melanggar hukum, maka perlunya penegak hukum (Polri) dapat membantu tugas KP2MI dalam prosesi pencegahan dan penindakan pelaku-pelaku penempatan PMI ilegal,” tegasnya.

Salah satu bukti konkret efektivitas penugasan polisi aktif di KP2MI, kata Dzulfikar, terlihat pada direktorat baru yang kini dipimpin perwira tinggi Polri, yakni Direktur Siber.