Harga Tanah Tinggi Hambat Dapur MBG di Jakarta, BGN Siapkan Skema Sewa ke Investor

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema baru untuk memastikan ketersediaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan pemerintah mempertimbangkan pola pembangunan dapur oleh investor yang kemudian disewa langsung oleh BGN sebagai solusi atas minimnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di ibu kota.

Nanik mengatakan jumlah SPPG di Jakarta jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Faktor utama penyebabnya adalah harga tanah yang tinggi sehingga menghambat pembangunan dapur permanen.

“Kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh BGN,” kata Nanik usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (21/11/2025).

Menurut Nanik, pemerintah membuka peluang bagi investor untuk membangun dapur MBG dan kemudian menyewakannya kepada BGN. Skema ini dinilai sebagai jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak, tanpa terbebani persoalan pembebasan lahan.

“Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN. Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu,” ujarnya.

Baca Juga

Purbaya Temukan Banyak Masalah dalam Keuangan MBG di Daerah, BGN Diminta Segera Benahi

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan progres program MBG terus meningkat menjelang akhir tahun. Hingga 18 November 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp41,3 triliun atau 58,2 persen dari total pagu Rp71 triliun.

“Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran Rp41,3 triliun, artinya sekitar 58 persen dari alokasi APBN sebesar Rp71 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025.

Masih tersisa sekitar Rp30 triliun yang dapat digunakan untuk mempercepat penyaluran program selama November dan Desember.

Data Kemenkeu mencatat program MBG sudah menjangkau 41,9 juta penerima melalui 15.369 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penerima terbesar mencapai 25,68 juta orang, diikuti Sumatera 8,6 juta orang, Sulawesi 2,74 juta orang, Bali–Nusa Tenggara 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, serta Maluku–Papua 0,69 juta orang.