Ditanya soal Polri Aktif Bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wamen KP Lontarkan Respons Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal Polri aktif bertugas di Kementerian masih ramai diperbincangkan. Kini awak media bertanya terkait hal itu kepada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Didit Herdiawan Ashad, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Polri.

Seperti diketahui, MK melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kemudian, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Didit Herdiawan Ashad langsung lontrkan respons yang menohok perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Polri.

Didit mengaku terbantu dengan keberadaan anggota polri aktif yang menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Iya [Kementerian KP merasa terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif]," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11/2025). 

Respons Didit serupa dengan respons menteri maupun wakil menteri jajaran Kabinet Merah Putih lain terkait keberadaan anggota Polri aktif di kementerian.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mengaku merasa terbantu dengan keberadaan Polri aktif maupun jaksa di kementerian itu.

Baca Juga

Polri Dinilai Mampu Ikut Berperan Realisasi Program Prioritas Pemerintah

Keberadaan Polri aktif serta jaksa selama ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan.

Bahlil mengatakan, saat ini terdapat sejumlah personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk Inspektur Jenderal yang berpangkat Komisaris Jenderal.

Dia menegaskan bahwa posisi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” jelasnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Bahkan kata dia, peran aparat aktif tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap efektivitas pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral.

“Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, turut memberikan respons positif atas keberadaan anggota Polri aktif.

Dia menegaskan pentingnya kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Ia menilai, pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ucapnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dzulfikar menjelaskan, KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO.

Keberadaan desk tersebut, katanya, akan mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.

Dia menilai pengalaman polisi aktif dalam investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan persoalan migran ilegal dan eksploitasi. Sementara KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum.

“Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” pungkasnya. (aag)