Hasil Rapat Ulama PBNU, 100 Persen Sepakat Tidak Ada Pemakzulan Gus Yahya dari Ketum: Kalau Ada Pergantian Itu...

Jakarta, tvOnenews.com - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Said Asrori menegaskan para kiai telah menyepakati tidak ada pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Hal itu dikatakan Ahmad Said berdasarkan hasil silaturahim alim ulama yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (23/11) malam.

"Kami para kiai telah sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, kami sepakat begitu. Semua 100 persen ini," kata Ahmad Said.

Adapun dalam silaturahim ulama tersebut, sedikitnya 50 kiai juga mengusulkan agar ada pertemuan yang lebih besar di antara para alim ulama untuk membahas polemik yang ada dalam PBNU.

"Semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahul (perbaikan)," ujarnya.

Kemudian, para alim ulama yang hadir juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tafakur atau perenungan demi kebaikan bersama.

Baca Juga

Detik-detik Sejoli Disiram Air Saat Tidur Berpelukan di Musala Kebumen

"Mari bersama-sama bertafakur, bermujahadah (melawan hawa nafsu), selalu memohon pertolongan demi kebaikan di antara kita semua. Itu yang paling pokok. Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri," ujarnya.

Katib Aam juga menegaskan, seluruh jajaran pengurus PBNU tidak akan digantikan hingga Muktamar NU selanjutnya.

"Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar NU, dan itu diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," ujarnya.

Sebelumnya, beredar hasil risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang isinya meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf agar mengundurkan diri dari kursi ketua umum.

Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri.

Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.