Soal Kematian Alvaro, Pimpinan DPR Soroti Lambatnya Polisi Tangani Kasus

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti lambatnya polisi dalam menangani kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho (6) sejak Maret 2025. Bocah itu lalu ditemukan pada November 2025 dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Dia meminta kepada Polri untuk lebih cepat lagi dalam menangani berbagai kasus kejahatan dan penculikan, terutama jika korbannya adalah anak-anak.

“Terkait dengan soal maraknya penculikan seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cepat tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak,” kata Saan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Saan mengatakan akan memberikan rekomendasi kepada Komisi III DPR dan Komisi XIII DPR untuk mengevaluasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Jadi kita nanti akan meminta juga Komisi III untuk mendorong itu, dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak-anak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas kasus kematian Alvaro. Dia menilai kasus kekerasan terhadap anak sudah termasuk situasi darurat, sehingga negara harus turun bertanggung jawab.

Baca Juga

Polri Mutasi 88 Pati dan Pamen, Kapolri Ingatkan Jabatan Adalah Amanah yang Harus Dijaga

“Karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara,” ujar Puan di Gedung, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

“Makanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindakanlajuti hal ini secara serius,” sambungnya.

Puan meminta seluruh lembaga terkait harus serius menindaklanjuti dan mengevaluasi agar kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi terjadi di masa mendatang.

“Kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindak hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi,“ pungkasnya. (saa/iwh)