Warga Menteng Pulo Sepakat Direlokasi, Kanwil KemenHAM Pastikan Hak Dasar Terpenuhi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan serta perwakilan warga Menteng Pulo sepakat untuk melakukan relokasi setelah bertahun-tahun ditolak.

Adapun audiensi antara Pemkot Jakarta Selatan dan warga Menteng Pulo ini difasiltiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Daerah Khusus Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemkot Jakarta Selatan selama beberapa tahun terakhir berupaya melakukan relokasi terhadap warga Menteng Pulo.

Warga Menteng Pulo akhirnya menyatakan kesediaan untuk direlokasi. Kanwil KemenHAM pun memastikan bahwa proses relokasi dilakukan tanpa mengurangi hak dasar warga.

Relokasi ini juga menekankan bahwa tidak sekadar memindahkan tempat tinggal, tapi juga keberlanjutan akses terhadap layanan dasar, administrasi kependudukan dan peluang sosial-ekonomi ke depannya. 

Kesepakatan pun akhirnya tercapai, seperti penyediaan rumah susun untuk warga, serta penataan administrasi kependudukan untuk warga yang belum memiliki KTP Jakarta.

Baca Juga

Hujan Intensitas Lebat, Longsor di Pejaten Tutup Akses Jalan dan Sebagian Aliran Penghubung Poltangan

Disepakati juga untuk mengadakan akses pelatihan dan informasi kerja supaya warga dapat mandiri secara ekonomi.

Selain itu, warga yang direlokasi juga akan mendapatkan fasilitas layanan Transjakarta gratis hingga biaya sewa rumah susun yang lebih murah.

Perpindahan sekolah anak-anak serta program perlindungan sosial juga menjadi hal yang akan didapatkan para warga.

Sementara itu, Kakanwil KemenHAM DK Jakarta, Mikael Azedo Harwito mengungkapkan komitmen untuk terus mengawal semua kesepakatan antara Pemkot Jakarta Selatan dan warga Menteng Pulo.

​“Kami memastikan setiap proses penataan berjalan dengan tetap menghormati hak-hak warga. Kesepakatan ini merupakan hasil komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah. Kami akan terus mengawalnya agar pelaksanaannya berlangsung dengan lancar dan transparan,” ujar Mikael.

Ke depannya, diharapkan relokasi warga Menteng Pulo dapat berlangsung dengan baik dan berprinsip pada musyawarah, transparansi, serta hak asasi manusia yang terlindungi. (iwh)