Mendagri Jelaskan Penyaluran Bantuan Pangan bagi Daerah Bencana, Ada 3 Skema

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Bulog, bagi daerah yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa stok beras berada dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan.

“Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Mentan, dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Mendagri kepada awak media dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendagri mengatakan, pemerintah menerapkan tiga skema dalam penyaluran beras Bulog, yaitu bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. Khusus skema terakhir, beras dapat segera disalurkan begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.

Ia menegaskan, proses pengajuan bantuan sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk soft copy kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setelah menerima permohonan tersebut, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan dapat segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.

“Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton dia, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat soft copy-nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan. Setelah itu, Badan Pangan, Mentan, menyetujui enggak usah lama-lama beliau langsung forward kepada Dirut Bulog,” jelas Mendagri.

Mendagri juga menegaskan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat yang aman. Ia mencontohkan, di Lhokseumawe saja tersedia 28 ribu ton beras Bulog, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, menanggapi kondisi di Sibolga, Mendagri menjelaskan bahwa sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. Ia menyebut bahwa situasi serupa pernah terjadi di Palu ketika daerah tersebut terisolasi akibat bencana.

“Kita tahulah bahwa terjadi panic buying, kemudian juga kesulitan apalagi kalau daerah itu terisolasi. Kita pernah mengalami dulu di Palu hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, pemerintah kini mendistribusikan logistik secara proaktif ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan agar tepat sasaran.

Terakhir, Mendagri menyampaikan perkembangan mengenai penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat masih berlangsung. Untuk sementara, warga masih menempati berbagai lokasi pengungsian seperti masjid, gedung pemerintah, tenda darurat, atau kembali ke rumah masing-masing yang masih memungkinkan untuk dihuni. (rpi)