Pesan Wakapolda Metro ke Personel Pelayanan Reuni Akbar 212 di Monas: Penegakkan Hukum Pilihan Terakhir

Jakarta, tvOnenews.com - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono meminta agar para personel yang terlibat pelayanan Reuni Akbar Mujahid 212 Tahun 2025, dapat memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. 

Dirinya menegaskan bahwa penegakkan hukum merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan tugas.

Hal ini disampaikan dirinya saat memimpin apel pelayanan Reuni Akbar Mujahid 212 Tahun 2025, di Lapangan Silang Monas, Gambir Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025) siang.

“Tugas kita adalah memastikan seluruh rangkaian Reuni 212 di Monas dan sekitarnya berjalan dengan aman, tertib, dan khidmat tanpa ada gangguan terhadap fasilitas maupun masyarakat sekitar,” kata Dekananto.

Lebih lanjut Dekananto meminta agar para personel dapat melaksanakan tugas dengan kepala dingin dan tetap tenang. Tunjukkan sikap humanis dan sabar, bantu jemaah yang membutuhkan dan jaga komunikasi yang santun.

“Utamakan pelayanan, pengaturan, dan koordinasi dengan panitia kegiatan. Kehadiran kita harus terasa menenangkan, bukan menegangkan,” jelas Dekananto.

Kemudian, terkait pelaksanaan ini, Dekananto menekankan beberapa hal, diantaranya kepada jajaran Intelijen, agar kuasai titik-titik kumpul, fasilitas pendukung, jalur kedatangan, kepulangan, serta kendaraan yang digunakan. 

“Cermati dan dokumentasikan dinamika serta narasi di lapangan sebagai bahan deteksi dini dan evaluasi,” terang Dekananto.

Sementara itu, untuk jajaran Reskrim, agar lakukan antisipasi dan amankan benda atau alat berbahaya yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan. Untuk jajaran Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, pastikan kelancaran arus lalu lintas menuju dan dari Monas. 

“Atur parkir dan jalur keluar-masuk sehingga kegiatan masyarakat lain tetap dapat berjalan. Kepada jajaran Satpol PP, Dokkes, dan unsur pendukung lainnya, agar dipastikan area pelayanan publik, fasilitas kesehatan, dan jalur evakuasi di sekitar Monas siap digunakan bila diperlukan. Tidak ada personel yang membawa senjata api atau perlengkapan lain yang tidak sesuai ketentuan,” jelas Dekananto.

Selanjutnya Dekananto mengungkapkan, apabila dalam kegiatan nanti muncul situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban, agar didahulukan upaya persuasif. Menurutnya, penegakkan hukum merupakan langkah terkahir.

“Bangun komunikasi dengan panitia dan perwakilan jemaah. Beri ruang untuk menyampaikan masukan atau keberatan secara tertib. Penegakkan hukum adalah pilihan terakhir, dan bila harus dilakukan, wajib terukur serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Dekananto.

“Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Jaga rantai komando dan laporkan perkembangan situasi segera secara singkat, jelas, dan tepat waktu,” lanjutnya. (ars/aag)