BPJS Rilis 126 Juta Data Sampel untuk Tingkatkan Mutu Kesehatan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Data yang berkualitas merupakan investasi penting bagi peningkatan mutu kesehatan nasional. Untuk memudahkan proses pengolahan data oleh peneliti, akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait lainnya, BPJS Kesehatan telah menyediakan data sampel yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan populasi nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan 2025 pada Rabu (3/12/2025). 

Ghufron mengatakan bahwa sejak pertama kali dirilis pada tahun 2019, data sampel BPJS Kesehatan telah mengalami pengembangan yang signifikan. Secara bertahap, BPJS Kesehatan menghadirkan variasi data sampel general dan kontekstual mengenai diabetes melitus, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, hingga data sampel kontekstual terkait mental health.

Data sampel tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.000 pengguna dengan berbagai latar belakang. Mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa, hingga regulator untuk mendukung riset ilmiah sampai penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti yang adekuat.

“Tahun 2025, BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel kontekstual Covid-19 yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak Covid jangka panjang (long Covid) terhadap pembiayaan layanan kesehatan. Data sampel ini juga bisa dimanfaatkan oleh peneliti mancanegara karena pandemi Covid terjadi secara global,” ujar Ghufron.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan menuturkan bahwa ada penambahan jumlah data sampel sekitar 23,3 juta dari tahun 2024 ke 2025, sehingga total data sampel yang dirilis BPJS Kesehatan kini mencapai 126,2 juta baris data. Edwin pun menegaskan, penyediaan data sampel juga dibarengi dengan upaya perlindungan data pribadi.

“Ada lebih dari 650 miliar data yang dikelola BPJS Kesehatan. Setiap detiknya ada 1.746 transaksi data yang terjadi di ekosistem Program JKN. Ada sekitar 40 institusi akademik dan institusi profesional, baik dalam maupun luar negeri, yang telah memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, keamanan data harus benar-benar dijaga," tegasnya. 

Edwin menjelaskan, untuk mengakses data sampel, pertama masyarakat bisa membuka Portal Data JKN pada tautan https://data.bpjs-kesehatan.go.id/ dan melakukan registrasi akun terlebih dulu. Setelah itu, masyarakat bisa melengkapi formulir pengajuan yang berisi pertanyaan tentang keperluan akses, jenis data sampel yang diperlukan, deskripsi singkat, asal instansi, tanda pengenal, dan pakta integritas.

“Jika sudah mengisi, data akan otomatis dikirimkan melalui email yang didaftarkan pihak yang mengajukan permintaan data sampel. Bagi yang sudah memanfaatkan data sampel, mohon sampaikan hasil penelitiannya kepada kami supaya penelitian tersebut tidak berhenti di situ saja. Harapan kami, hasil penelitian tersebut bisa kami manfaatkan, kami tindak lanjuti, supaya membawa dampak yang lebih luas,” kata Edwin. 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Ascobat Gani mengatakan bahwa pengelolaan big data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan diharapkan ke depannya dapat dilengkapi dengan need assesment untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan masing-masing pengguna data. Di samping itu, juga perlu disusun perencanaan agenda penelitian ke depan supaya data yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Data BPJS Kesehatan merupakan aset yang luar biasa besar. BPJS Kesehatan sebagai pemiliknya, sementara penggunanya bisa dari pemerintah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rumah sakit, dan unit-unit sistem daerah seperti Dinkes dan fasilitas kesehatan di daerah. Peneliti berperan sebagai jembatan penghubung di tengahnya. Hasil penelitian yang mereka lakukan bukan hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan baru, menghemat pengeluaran biaya kesehatan, dan lain-lain,” katanya.

Selain memberi apresiasi, Prof. Ascobat juga mengingatkan bahwa ada sejumlah tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan. Pertama, mengenai sustainibilitas Program JKN. Biaya penyakit katastropik, efek rebound Covid-19, dan penerimaan iuran JKN disebut-sebut berpengaruh besar terhadap keberlanjutan Program JKN, sehingga tantangan ini harus segera diatasi.

"Tantangan kedua adalah soal disparitas layanan. UHC bukan hanya soal kepesertaan, namun juga mengenai akses layanan kesehatan yang merata. Aspek supply side menjadi tantangan kita saat ini. Tantangan selanjutnya ialah standar pelayanan, baik di tingkat primer maupun di tingkat rujukan, yang mempengaruhi kualitas kesehatan. Untuk mengatasi ketiga tantangan ini, harus ada langkah kolaborasi bersama," ujarnya. (rpi)