Survei Adidaya Institute: Publik Percaya Prabowo-Gibran Bersih, Masyarakat Lebih Tahu Program MBG-Kopdes Merah Putih

Namun, tak hanya mengenal program. Responden juga menilai sejumlah masalah utama yang dihadapi dalam seluruh program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya pada program MBG, tata kelola dan pengawasan menjadi perhatian publik dengan statistik masing-masing sebesar 34,2 persen dan 19,1 persen.

Pun, pada program Kopdes Merah Putih. Selain tata kelola (28,0 persen) dan anggaran (18,8 persen), ternyata publik cukup menyoroti aspek sosialisasi. Sebanyak 18,2 persen responden menilai masalah utama ada pada persoalan sosialisasi Kopdes Merah Putih.

“Persoalan tata kelola dan anggaran masih menjadi perhatian besar masyarakat. Mayoritas publik masih menilai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban program masih belum transparan ke masyarakat,” ucap Fadhli.

Senada dengan program Kopdes Merah Putih, persoalan sosialisasi juga menjadi perhatian publik di program pembangunan 3 juta rumah. 

Sebanyak 24,4 persen responden menganggap sosialisasi sebagai masalah utama program utama di bidang properti tersebut. Hanya sekitar 12,5 persen responden yang menganggap program ini tidak akan tepat sasaran.

“Hampir serupa, pada program pembangunan 3 juta rumah dan program kopdes Merah Putih, responden justru berfokus pada aspek sosialisasi. Ini berarti masyarakat menilai aspek sosialisasi masih sangat minim pada kedua program tersebut,” tutur Fadhli.

Survei Adidaya Institute juga menunjukkan Kepresidenan sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 94,8 persen. 

Disusul TNI yang memperoleh kepercayaan 92,3 responden dan MPR-RI yang mendapat kepercayaan 79,8 persen.

“Setidaknya lewat tindakan Presiden Prabowo yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pendidikan nasional dengan beragam program unggulan pemerintah, publik percaya bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar omon-omon atau wacana,” ungkap Fadhli.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh kepercayaan responden sebanyak 72,0 persen. Sementara Polri hanya mendapat kepercayaan sebanyak 62,3 persen responden. DPR-RI menjadi lembaga negara yang memiliki kepercayaan responden yang terendah, dengan pilihan 54,7 persen responden.

“Tampaknya publik masih terngiang dengan tragedi Agustus Kelabu yang bermula dari persepsi buruk DPR-RI dan kinerja Polri yang dinilai tidak profesional menangani demonstrasi. Sementara imbas perlakuan hukum berbanding terbalik antara Tom Lembong dan Hasto dengan Bobby Nasution, KPK dianggap kental dengan intervensi politik. Kedua hal tersebut mempengaruhi rendahnya kepercayaan responden kepada masing masing lembaga negara tersebut,” ucap Fadhli.