KPK Nilai Kasus Bupati Lampung Tengah Cerminkan Lemahnya Rekrutmen Partai Politik

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjadi gambaran nyata lemahnya sistem rekrutmen di internal partai politik. Kasus ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persoalan struktural dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, persoalan mendasar yang terus berulang adalah tidak terintegrasinya proses rekrutmen dengan kaderisasi partai secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya praktik mahar politik, tingginya mobilitas kader antarpartai, serta penentuan kandidat yang lebih menitikberatkan pada kekuatan finansial dan popularitas semata.

“Permasalahan mendasar adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi. Hal ini memicu mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarpartai, serta kandidasi yang hanya didasarkan pada kekuatan finansial dan popularitas,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

KPK juga menyoroti dugaan aliran dana sebesar Rp5,25 miliar yang diterima Ardito Wijaya dan digunakan untuk melunasi pinjaman bank terkait kebutuhan kampanye pada Pilkada 2024. Fakta tersebut, menurut KPK, semakin menegaskan masih tingginya biaya politik di Indonesia, khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Tingginya biaya politik ini, lanjut Budi, kerap menempatkan kepala daerah terpilih dalam posisi yang rentan. Beban untuk mengembalikan modal politik yang besar mendorong sebagian pejabat mencari jalan pintas dengan cara-cara melanggar hukum.

“Biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah terpilih memiliki beban besar untuk mengembalikan modal politik. Sayangnya, dalam banyak kasus, hal itu dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” ujarnya.

Lebih jauh, KPK menilai kasus Ardito Wijaya juga menguatkan sejumlah hipotesis dalam kajian tata kelola partai politik yang saat ini tengah dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Salah satu temuan awal adalah besarnya kebutuhan dana parpol, tidak hanya untuk pemenangan pemilu, tetapi juga untuk operasional rutin hingga pembiayaan agenda internal seperti kongres dan musyawarah partai.

Kebutuhan dana yang besar ini, menurut KPK, belum diimbangi dengan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akibatnya, potensi masuknya aliran dana tidak sah ke dalam tubuh partai politik menjadi sulit terdeteksi dan dicegah sejak dini.