40.000 Gempa Hantam RI di 2025, 10 Ribu 'Mata' Pengintai Bencana Disebar

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia telah diguncang oleh lebih dari 40.000 kali gempa bumi.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12). Dari puluhan ribu guncangan tersebut, ratusan di antaranya dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan puluhan lainnya berdampak merusak.

Untuk menghadapi ancaman yang terus mengintai ini, Faisal menegaskan bahwa BMKG telah menyebar ribuan "mata-mata" teknologi di seluruh penjuru negeri.

“Ini terpantau di UPT-UPT BMKG, stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia, dengan 10 ribu lebih alat yang memantau kondisi cuaca serta gempa dan tsunami,” jelasnya.

Tak hanya gempa, ancaman dari langit pun tak luput dari pantauan. BMKG telah memasang lightning detector atau alat pendeteksi petir di 38 Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Alat tersebut berfungsi melacak lokasi sambaran hingga mengukur intensitas kekuatannya secara real-time.

Baca Juga

Fenomena Halo Matahari Muncul di Langit Pamekasan Mandura, Jadi Pertanda Datangnya Cuaca Ekstrem

BMKG kini tak lagi sekadar memprediksi hujan atau panas. Faisal memperkenalkan terobosan baru berupa Impact-Based Forecast (IBF) atau prakiraan cuaca berbasis dampak. 

Sistem canggih ini tidak hanya memberi tahu cuaca apa yang akan terjadi, tetapi juga risiko apa yang dibawa oleh cuaca tersebut.

“Kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana dan kapan akibat dari kondisi cuaca di sekitarnya,” ujar Faisal.

Sistem IBF ini dirancang untuk menghitung risiko dengan menggabungkan tiga faktor krusial; bahaya (hazard), keterpaparan (exposure), dan kerentanan (vulnerability). 

Tujuannya agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapat rekomendasi langkah penyelamatan yang konkret sebelum bencana terjadi.

Langkah BMKG ini merupakan implementasi dari standar internasional Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) serta kerangka kerja PBB untuk pengurangan risiko bencana, demi meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi di masa depan. (ant/dpi)