Terkait Penyegelan Ruang Kerja Bupati Bekasi, KPK: 10 Orang Diamankan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak melakukan penindakan hukum di wilayah Jawa Barat. Dalam Operasi yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, Kamis (18/12), lembaga antirasuah tersebut melaporkan telah mengamankan sepuluh orang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi terkait kegiatan tersebut kepada awak media di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa operasi ini merupakan OTT kesepuluh yang dilancarkan KPK sepanjang tahun 2025.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” kata Budi Prasetyo.
Pernyataan Budi pada pukul 21.02 WIB ini sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait aktivitas penyidik yang sebelumnya menyasar ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Hingga pukul 21.00 WIB, rangkaian kegiatan penindakan di lapangan dikabarkan masih terus berjalan.
Saat ini, kesepuluh orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditingkatkan menjadi tersangka atau dibebaskan.
Turut diketahui, KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.
Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta. (ant/dpi)
Load more