Kementerian ATR/BPN Perjelas Status Lahan HGU di Riau Lewat Hasil Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turun tangan mengenai titik kordinat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.800 hektar di wilayah Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau.

Dalam hal itu, Kementerian ATR/BPN menggelar ekspose terkait surat permohonan hasil menang lelang PT Alam Sari Lestari (ASLI) kepada PT Sinar Belilas Perkasa (SBP).

Stafsus Kementerian ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia mengatakan dinamika yang terjadi merupakan hal wajar disertai berjalan lancarnya ekspose tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan ekspose terkait surat permintaan dari PT Pemenang lelang Alam Sari Lestari yaitu SBP, mengenai HGU yang berada di wilayah Inhu, berjalan dengan baik,” kata Reza kepada awak media, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Rezka menjelaskan langkah ekspose ini dilakukan sebagai upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan agraria di Provinsi Riau secara bertahap.

Rezka menekankan pentingnya memastikan status permasalahan lahan serta tidak adanya tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun kawasan lainnya.

Baca Juga

Gelar Aksi Unjuk Rasa, Massa Desak Polres Pelalawan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana

Reza memastikan titik koordinat HGU ASL yang dimaksud tidak mengalami perubahan.

“Titik koordinat HGU tersebut tetap sama dengan HGU yang telah diterbitkan pada tahun 2007. Tidak ada perubahan titik koordinat,” kata Reza.

“Ranah Kementerian ATR/BPN adalah pengukuran dan memastikan titik koordinat HGU yang telah kami terbitkan, termasuk peninjauan kembali,inventarisasi dan identifikasi lapangan untuk memastikan lokasi yang dilakukan sesuai SOP peraturan dan perundang undangan. Di luar itu bukan kewenangan kami,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN, Riau Nurhadi Putra menekankan letak HGU di Kabupaten Inhu telah dapat diidentifikasi di lapangan melalui pemetaan berbasis koordinat. 

Pihaknya berharap kepada masyarakat, dapat mengetahui batas-batas HGU dan membedakannya dengan lahan lainnya. 

"Sekarang itu yang paling penting di mana letaknya. Karena tugas kami itu memastikan kembali letak kordinat HGU. Alhamdulillah kita dibantu oleh Polda, Polres, Pemkab Inhu, sehingga kegiatan kita di lapangan berjalan lancar dan tidak ada halangan atau hambatan apapun, meski tantangan cukup besar. Seperti karena hujan, medannya juga lumayan, ada sungai segala macam. Tapi semuanya bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Di sisi lain, Direskrimum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan mengatakan,l pihaknya akan menindaklanjuti laporan terkait sengketa lahan termasuk hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan BPN.  

"Pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN menjadi dasar bagi kami. Berdasarkan adanya laporan masyarakat, kami akan menindaklanjutinya," janji Asep Darmawan. 

Asep mengatakan penindakan ini akan didasarkan pada koordinat yang telah dipetakan oleh BPN. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan data dan fakta yang ada. 

"Berdasarkan pemetaan dan pengukuran yang ada, yang berdasarkan koordinat, sehingga nanti kita tindaklanjuti," ungkapnya.(raa)