Pratikno Ungkap Separuh Daerah Terdampak Bencana di Aceh–Sumatera Mulai Masuk Fase Rehabilitasi

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah pusat mulai menggeser fokus penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebut sekitar separuh kabupaten/kota terdampak bencana di kawasan tersebut telah beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pernyataan itu disampaikan Pratikno dalam konferensi pers penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Di Provinsi Aceh, Pratikno mengungkapkan, masih terdapat perbedaan status penanganan antarwilayah. Sebagian daerah telah memasuki fase transisi, sementara sisanya masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan penanganan darurat.

“Sedangkan 11 di kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumut masih 8 kabupaten/kota yang masuk fase transisi rehabilitasi dan 8 kabupaten masih tanggap darurat,” ujar dia.

Sementara itu, di Sumatera Barat, pemerintah mencatat mayoritas daerah mulai bergerak menuju tahap pemulihan. Namun, sejumlah wilayah masih berada dalam kondisi darurat akibat dampak bencana yang belum sepenuhnya tertangani.

Baca Juga

Upaya Percepatan Rehabilitasi Pasca Bencana Tuai Apresiasi dari JMSI Aceh

“Sedangkan 3 kabupaten kota masih dalam status tanggap darurat,” kata Pratikno.

Ia menjelaskan, keputusan sejumlah daerah untuk memperpanjang status tanggap darurat bukan tanpa alasan. Langkah tersebut diambil agar pemerintah daerah memiliki kesiapan maksimal sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat ini dimaksudkan agar daerah bener-bener siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Seluruh unsur pemerintahan hingga aparat keamanan diminta tetap siaga dan bekerja terkoordinasi.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengerahkan seluruh jajaran kementerian lembaga, TNI-Polri, Pemda terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penangangan pasca bencana,” tegas dia.

Pemerintah menargetkan proses transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan terukur, seiring evaluasi kondisi lapangan di masing-masing daerah terdampak. (agr/ree)