Kapolri Sudah Kerahkan 10.759 Personel Polri untuk Tangani Bencana di Sumatera, Lengkap dengan Dapur Umum hingga Fasilitas MCK

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat penanganan bencana alam di Pulau Sumatera.

Hingga saat ini, sebanyak 10.759 personel telah dikerahkan untuk mendukung proses tanggap darurat dan pemulihan di wilayah terdampak.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/11/2025).

“Sampai saat ini terdapat 10.759 personel yang terdiri dari 8.860 satwil dan 1.899 BKO dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran,” kata Jenderal Listyo Sigit, dikutip Selasa (30/12/2025).

Kapolri menjelaskan, personel tersebut ditempatkan di tiga provinsi terdampak dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Dengan dislokasi personel yaitu 5.668 personel di Polda Aceh, 3.017 personel di Polda Sumut dan 2.074 personel di Polda Sumbar,” katanya.

Baca Juga

Langkah Pemerintah Upaya Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Tuai Respons Positif

Selain pengerahan personel, Polri juga turut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pengoperasian dapur lapangan di lokasi bencana.

Sebanyak 29 dapur lapangan Polri telah aktif dan bersinergi dengan dapur milik BNPB serta TNI.

“Sebaran 29 dapur lapangan Polri. Provinsi Aceh ada 17 titik, Provinsi Sumut ada 7 titik, dan Provinsi Sumbar 5 titik,” tutur Kapolri.

Kapolri menambahkan, Polri juga menyalurkan bantuan sarana sanitasi dan penyediaan air bersih bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut difokuskan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan pengungsian.

“Polri juga mengirimkan bantuan untuk mendukung kebutuhan MCK. Jenis bantuan MCK dan air bersih, seperti mobil toilet portabel, mobil tangki air, keran air, jet pump, sumur bor,” kata Kapolri.

Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (rpi)