Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tengah Dikaji Partai Koalisi Pendukung Pemerintah Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD sedang dikaji koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fahri juga mengatakan internal partai masing-masing juga ikut mengkaji wacana tersebut.

Menurut Fahri, pada prinsipnya partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah ingin mencari jalan yang terbaik, yaitu untuk kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat.

"Demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya. Jadi, kita mencari jalan yang baik, jalan yang pas untuk rakyat dan bangsa Indonesia sehingga kita betul-betul maksimalkan hasilnya, yaitu (untuk) kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat kita. Saya kira itu yang sedang kita pikirkan di koalisi, dan tentunya terbuka diskusinya," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Fahri menyebut di partainya, wacana kepala daerah itu dikaji secara internal, terutama oleh perwakilan partai di daerah-daerah.

"Partai-partai (koalisi) sendiri secara internal, mereka melakukan kajian, karena kalau seperti  kami di Gelora, tidak punya anggota (perwakilan) di pusat (DPR, red.), tetapi ada di daerah-daerah, dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah. Tetapi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia," ujar Fahri.

Baca Juga

Presiden Prabowo Terbitkan Keppres Pemberhentian Sementara Wagub Babel Hellyana

Fahri kemudian mengajak semua pihak untuk menempatkan wacana itu sebagai niat yang baik untuk perjalanan bangsa ke depan.

"Tema ini tema besar, dan tentu kita semua harus memahaminya sebagai satu niat agar bangsa ini berjalan ke depan secara lebih positif," sambung Fahri.

Fahri, saat ditanya mengenai sikap pribadinya mengenai wacana tersebut, menyatakan pada prinsipnya semua harus dilihat ke arah yang lebih baik, yaitu lebih efektif dan efisien.

"Pada prinsipnya, kan ada level-level otonomi ya. Sekarang ini sudah ada otonomi tingkat III, di mana kita juga sudah punya Dana Desa ya sehingga di masyarakat, desa pun itu ada otonomi. Ada otonomi tingkat II, dan otonomi tingkat III, tinggal pembagian tugas ya dalam fungsi di kamar masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang sedang dibagi, supaya semuanya berjalan efisien, semuanya berjalan maksimal dan efektif," ujar Fahri.