Prabowo Setuju Usulan Menhan Bentuk Satgas Kuala, Sungai Dangkal di Wilayah Bencana Akan Dikeruk

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Satgas ini akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai dangkal akibat endapan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Menhan memaparkan strategi pengerukan sungai yang bermuara ke laut sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Sjafrie menjelaskan, pengerukan atau dredging bertujuan mengangkat sedimen lumpur di dasar sungai sekaligus mempermudah distribusi alat berat agar dapat menjangkau wilayah daratan yang sulit diakses.

"Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan. Sungai Tamiang itu bisa bermuara, bisa berasal dari laut," Sjafrie kepada Presiden Prabowo saat ratas.

Baca Juga

PDIP Sebut Persahabatan Prabowo dan Megawati Kokoh, Bukan Hanya Sebatas Pertemanan Nasi Goreng

"Kita lakukan dua kegiatan sekaligus, satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke (dekat daratan, red.), sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan," imbuhnya.

Ia menambahkan, rencana pengerukan tersebut telah dibahas bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk segera diimplementasikan.

"Tidak hanya di Tamiang, tetapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Jadi, di Aceh kita lakukan itu. Kita lihat lagi, kalau ada di Sibolga, umpamanya," ujar Menhan.

"Jadi, dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai sehingga kapal tidak perlu lagi taruh alat berat digendong pakai jalur darat, tetapi dia langsung ke titik terdekat," sambungnya.

Presiden Prabowo merespons positif usulan tersebut dan menyampaikan bahwa sejumlah gubernur juga mengajukan gagasan serupa terkait normalisasi kuala dan sungai.

"Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi. Kita bongkar itu ya. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya," ujar Presiden Prabowo.

"Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari (BUMN-BUMN) Karya, dari PU, dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar ya," lanjutnya.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemanfaatan peralatan milik penambang di Bangka Belitung yang dinilai berpengalaman dalam kegiatan pengerukan.

"Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali, Pak," kata Mendagri kepada Presiden.

"Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big engineering operation. Saya sangat setuju. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini," kata Presiden merespons usulan Menhan dan Mendagri.

Presiden juga menegaskan agar jajaran pemerintah tidak terkendala persoalan anggaran dalam menjalankan operasi tersebut. Ia memastikan pemerintah siap menambah alokasi dana apabila dibutuhkan.

"Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Nggak ada masalah," ujar Presiden.

Setelah memperoleh persetujuan, Menteri Pertahanan melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama TNI telah mengambil langkah awal dengan membentuk Satgas Kuala.

"Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan KSAD, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari dua komposisi, satu komposisi untuk pendalaman kuala, dan satu komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di dua komposisi kapal ini, akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah, sehingga menjadi air jernih," kata Menhan.

Sjafrie menambahkan, Satgas Kuala dijadwalkan mulai bekerja dalam dua pekan ke depan dengan lokasi awal operasi di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. (ant/rpi)