Wacana Pilkada Lewat DPRD, KPK Ingatkan Risiko Korupsi dan Politik Biaya Tinggi
- Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, wacana tersebut harus sesuai prinsip pencegahan korupsi dalam desain sistem politik.
"KPK menekankan bahwa salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap desain sistem politik adalah pencegahan korupsi, penguatan integritas serta akuntabilitas penyelenggara negara," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (2/1).
Budi menjelaskan, kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung membawa potensi risiko korupsi.
"Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat," tutur dia.
Berdasarkan pengamatan KPK, kata dia, kontestasi politik dengan biaya tinggi dapat menyebabkan terjadinya transaksi politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih.
Pengamatan itu, menurut Budi, berkaca dari beberapa perkara kasus dugaan korupsi terkait pengembalian modal politik yang melibatkan banyak kepala daerah.
"Terbaru, dari perkara Lampung Tengah, publik dipaparkan praktik-praktik yang memprihatinkan, yaitu pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut diatur agar vendornya merupakan tim sukses yang telah membantu pemenang bupati saat pemilihan," ungkap Budi.
"Hasil dugaan tindak pidana korupsi juga digunakan oleh bupati yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut untuk menutup pinjaman modal politik yang sudah dikeluarkannya," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bahlil Lahadalia, untuk membahas agenda politik ke depan pada Minggu (28/12).
Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena salah satu agenda politik mengenai wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang pertama kali diusulkan Lahadalia dalam Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2025. (dpi)
Yeni Lestari
Load more