Kronologi Nama SBY Diseret dalam Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Pertimbangkan Somasi

Jakarta, tvOnenews.com — Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak ikut terseret dalam pusaran isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Isu yang kembali ramai di media sosial itu memunculkan tudingan tak berdasar yang mengaitkan SBY sebagai pihak di balik atau turut membiarkan polemik tersebut berkembang.

Kronologi bermula dari kembali mencuatnya narasi lama soal keabsahan ijazah Jokowi di sejumlah platform media sosial pada akhir 2025. Sejumlah akun anonim kemudian mengembangkan narasi liar dengan menyebut adanya keterlibatan “tokoh besar” dalam isu tersebut. Dalam perkembangannya, nama SBY disebut-sebut secara langsung tanpa disertai bukti atau klarifikasi.

Narasi tersebut menyebar masif, terutama melalui akun anonim, dengan tudingan bahwa SBY memiliki kepentingan politik atau bahkan disebut berkolaborasi dengan tokoh nasional lain dalam isu ijazah Jokowi. Tuduhan ini langsung dibantah oleh berbagai pihak karena tidak memiliki dasar fakta.

Demokrat Nilai SBY Difitnah

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menegaskan bahwa tuduhan terhadap SBY merupakan fitnah serius yang berpotensi melanggar hukum.

“Betul-betul dipertimbangkan oleh Pak SBY. Pada fase awal, langkah yang diambil adalah somasi, yaitu teguran atau peringatan hukum secara tertulis kepada pihak-pihak yang menjadi aktor di balik akun-akun media sosial tersebut,” ujar Umam di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga

Tak Hadiri Perayaan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, SBY Beri Kabar soal Kesehatannya

Menurut Umam, somasi akan ditujukan kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tidak berdasar dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyeret nama SBY ke dalam isu ijazah Jokowi.

“Langkah ini dimaksudkan agar mereka menghentikan penyebaran fitnah yang merusak reputasi tokoh bangsa dan menyesatkan publik,” katanya.

Awal Mula Respons SBY

Keresahan SBY terhadap isu ini diungkapkan secara terbuka oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief. Ia mengaku bertemu langsung dengan SBY beberapa hari sebelum pergantian tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, SBY menyampaikan keberatannya karena namanya dikaitkan dengan isu yang sama sekali tidak ia ketahui maupun terlibat di dalamnya.

“Pak SBY cukup terganggu karena disebut berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan ada narasi yang menyebut beliau berkolaborasi dengan pihak lain. Itu tidak benar,” kata Andi Arief dalam pernyataan video, Rabu (31/12/2025).

Andi Arief menegaskan hubungan SBY dengan Jokowi berjalan baik dan tidak pernah ada konflik politik terbuka yang dapat menjadi dasar tuduhan tersebut.

Isu Lama yang Kembali Dihembuskan

Isu dugaan ijazah palsu Jokowi sendiri bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, isu ini berulang kali muncul dan telah dibantah secara resmi oleh Istana serta institusi pendidikan terkait.

Universitas Gadjah Mada (UGM) juga telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM. Klarifikasi tersebut tidak menghentikan sepenuhnya penyebaran narasi serupa di ruang digital.

Namun, dalam gelombang terbaru ini, nama SBY ikut diseret tanpa alasan jelas. Demokrat menilai pola penyebaran isu dilakukan secara sistematis oleh akun anonim dengan afiliasi tertentu.

“Sangat masif fitnah yang dilakukan akun-akun anonim. Kita tahu afiliasinya ke mana. Ini jelas mengganggu dan mencederai etika demokrasi,” tegas Andi Arief.

Somasi Jadi Langkah Awal

Demokrat menyebut somasi menjadi langkah awal sebelum mempertimbangkan jalur hukum lanjutan, termasuk kemungkinan laporan pidana jika tudingan tidak dihentikan.

“Somasi adalah fase awal. Jika tidak diindahkan, terbuka kemungkinan langkah hukum selanjutnya,” kata Umam.

Partai Demokrat juga menyerukan kepada seluruh kader untuk membela SBY dari fitnah yang dinilai mencederai prinsip politik bersih yang selama ini dipegang pendiri partai tersebut.

Demokrat berharap langkah tegas ini dapat menghentikan penyebaran isu liar dan mengembalikan ruang publik pada diskursus yang sehat, berbasis fakta, serta tidak mengorbankan reputasi tokoh bangsa demi kepentingan politik sempit. (nsp)