Wapres RI ke-11 Boediono Sebut Pemerintahan Era SBY Mampu Hadapi Krisis Keuangan Global

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden RI ke-11, Prof. Boediono menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik ataupun kecanggihan konsep teknokratis. 

Ia menekankan kepemimpinan efektif justru ditentukan oleh kemampuan menyatukan rasionalitas kebijakan dengan otoritas politik agar menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan hasil bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Boediono dalam kegiatan Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat.

“Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan,” kata Boediono dikutip Rabu (2/9/2026).

Dalam hal tersebut, Boediono mengambil pengalaman pemerintahan era Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis keuangan global 2008 sebagai pelajaran. 

Menurutnya tim ekonomi yang solid dan kompeten mampu merumuskan respons secara teknokratis dengan langkah SBY memberikan dukungan politik agar berbagai kebijakan dapat segera dieksekusi.

Baca Juga

Usut Kasus Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa Penjual Ompreng Hingga Staf BGN

"Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata,” ungkapnya.

Sementara, Boediono mengungkap kekuatan politik yang tidak dituntun oleh rasionalitas kebijakan juga berisiko menghasilkan keputusan yang tidak efektif. 

Karena itu, Boediono menilai teknokrasi dan politik tidak seharusnya saling menegasikan. 

“Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan,” kata Boediono.

“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan,” sambungnya.

Boediono kemudian merangkum pelajaran tersebut dalam satu pesan mengenai esensi kepemimpinan pemerintahan. 

“Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan,” pungkasnya.(raa)