Ramai Isu Kritik Bisa Dipenjara, Pemerintah Sebut Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Dibatasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menepis anggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 membuka ruang luas kriminalisasi kritik terhadap pejabat dan lembaga negara.

Pemerintah menegaskan, pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru dirumuskan dengan pembatasan ketat, baik dari sisi objek, mekanisme, maupun penerapannya.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru berangkat dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama.

“Berdasarkan pertimbangan MK itu lah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuma kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu kalau ketua pengadilan negeri dihina, kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu,” kata Eddy di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2025).

Ia menegaskan, berbeda dengan KUHP lama yang cakupannya luas, KUHP baru secara tegas mempersempit lembaga negara yang mendapat perlindungan. Pasal penghinaan lembaga negara kini hanya menyasar enam institusi utama.

“Tetapi pasal yang ada di KUHP itu sudah dibatasi, jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi, satu Presiden-Wakil Presiden, dua MPR, tiga DPD, empat DPR, lima Mahkamah Agung, enam Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas,” ujarnya.

Baca Juga

Menakar Risiko Hukum di Industri Pergadaian, Pelaku Usaha Gadai Wajib Cermati Aspek Pidana dan Perdata

Selain pembatasan objek, Eddy menyebut mekanisme penegakan pasal tersebut juga dikunci ketat melalui skema delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada laporan resmi dari pimpinan lembaga negara yang merasa dirugikan.

“Dan itu delik aduan, delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar DPR dan pemerintah membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 ketika Pasal 134 bis itu dibatalkan,” imbuhnya.

Penjelasan pemerintah ini disampaikan di tengah ramainya perbincangan di media sosial yang menilai KUHP dan KUHAP baru berpotensi mempidanakan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pejabat atau lembaga negara.

Pemerintah menegaskan, dengan pembatasan ketat tersebut, pasal penghinaan lembaga negara tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga harkat dan martabat institusi negara dalam koridor hukum yang konstitusional. (agr/rpi)