Transformasi BUMN Hadapi Tantangan Baru, Risiko Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com – Di tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), isu risiko hukum kini menjadi perhatian utama para pengambil keputusan.

Menjawab hal tersebut, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menggelar seminar bertajuk Manajemen Risiko dalam Streamlining Bisnis BUMN di Era KUHP dan KUHAP Baru di Financial Hall CIMB Niaga, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai respons atas perubahan signifikan dalam rezim hukum pidana korporasi setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026.

Perubahan regulasi tersebut membawa dampak besar terhadap cara korporasi, khususnya BUMN, menjalankan transformasi bisnis. Seiring intensitas program streamlining seperti restrukturisasi, merger dan akuisisi, divestasi, hingga penutupan anak usaha, pimpinan BUMN dituntut memastikan setiap keputusan strategis tetap berada dalam koridor kehati-hatian hukum.

Kondisi ini menuntut tata kelola yang jelas, eksekusi yang cepat, serta mitigasi risiko yang lebih komprehensif.

Dalam konteks tersebut, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa percepatan transformasi harus sejalan dengan akuntabilitas hukum.

Baca Juga

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

“Di tengah percepatan transformasi BUMN, setiap aksi korporasi harus tetap bergerak cepat, namun juga tetap akuntabel dan patuh pada koridor hukum. KUHP dan KUHAP baru menuntut kita untuk memperkuat tata kelola, memperjelas pengambilan keputusan, dan memastikan setiap langkah bisnis memberi nilai tambah yang berkelanjutan, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi negara,” jelasnya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, program streamlining yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus bisnis juga memunculkan kompleksitas baru dalam pengelolaan risiko.

Proses konsolidasi dan penyederhanaan portofolio mengharuskan manajemen tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga potensi konsekuensi hukum dari setiap keputusan.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio PT Telkom Indonesia, Seno Soemadji, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tersebut.

“Streamlining bukan sekadar merapikan portofolio, tetapi membangun fondasi korporasi yang lebih fokus, lincah, dan bernilai. Bagi BUMN, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi, sinergi, dan kehati-hatian hukum, agar transformasi bisnis bisa berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan integritas tata kelola,” jelasnya.