GMNI Kecam Tingkah AS ke Venezuela: Dunia Ini Bukan Milik Satu Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Amerika Serikat (AS) dengan menurunkan Pasukan Elit nya Delta Force,menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dikediamannya di Kota Caracas, Venezuela, Sabtu (3/1/2025). 

Ledakan hebat yang mengguncang pangkalan udara La Carlota dan kompleks Fuerte Tiuna di Caracas, adalah pertanda dimulainya agresi militer langsung Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.

Agresi Militer yang dilakukan AS terhadap Venezuela tercatat adalah kejadian ke-71 Intervensi Militer AS terhadap Negara Lain, selama 81 Tahun terakhir, sejarah mencatat 2 dari 71 Intervensi Militer tersebut pernah terjadi di Indonesia.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) , bersikap mengecam dan mengutuk keras Agresi Militer yang telah dilakukan oleh Ameria Serikat kepada Venezuela.

Ketua DPP GMNI Bid.Geopolitik, Andreas H Silalahi berpendapat bahwa Agresi Militer AS ke Venezuela adalah wujud nyata Imperialisme dan Neo-Kolonialisme yang diepertonkan secara nyata kepada masyarakat Global. 

"Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar,  kategori ini sudah masuk ke ranah Penjajahan, tidak ada satupun Negara, sekuat apapun Negara itu, yang berhak memperlakukan Kepala Negara Lain, sebagai subjek Hukum Domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia yang luas ini bukan milik nya sendiri ! " Tegas Ketua DPP GMNI BId. Geopolitik, Andreas.

Baca Juga

Iran Sebut Tak Takut Tekanan Ekonomi dari AS: Kami Lawan Segala Cara!

Situasi yang menimpa Venezuela, Negara dengan kekayaan Alam yang besar, berupa minyak, dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia, sebagai suatu Nega yang memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam. Sikap waspada dinilai penting menghadapi situasi konflik Global. 

Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan strategis kedepan terkait kerjasama pengelolaan SDA, sikap Arogan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, menjadi catatan bahwa Sumber Daya Alam tetap menjadi kekuatan besar Geopolitik Global,  Indonesia dengan kekayaan Alamnya yang melimpah harus benar-benar waspada dan bersiap secara matang.

Ketua DPP GMNI Bid. Geopolitik, Andreas menegaskan "Situasi konflik Venezuela - AS adalah PR besar pemerintah dalam penetuan sikap Politik Luar Negeri dan strategi pertahanan Nasional dalam bersiap menghadapi ancaman Global. Pemerintah harus mengevaluasi ulang praktik kerjasama khususnya melibatkan Sumber Daya Alam yang kedepannya mungkin akan dijalankan bersama dengan Pemerintah AS atau Tiongkok."

Organization of the Petroleum Exporting Countries, disingkat OPEC, mencatat bahwa Venezuela adalah Negara dengan cadangan minyak terbesar didunia, dengan jumlah 303 Miliar Barel Minyak, diikuti Arab Saudi dengan Jumlah 267 Miliar Barel Minyak dan Iran dengan jumlah 209 Miliar Barel. 

Agresi Militer yang dilakukan Amerika dinilai tidak serta merta terjadi karena alasan dinamika Politik Dalam Negeri yang terjadi di Venezuela. Sebelum ditangkap oleh Delta Force , Presiden Venezuela, Nicholas Maduro mengadakan pertemuan diplomatik dengan utusan Tiongkok di Istana Miraflores (2/1/2025) Pertemuan yang berlangsung beberapa jam ini terjadi sebelum serangkaian besar ledakan terjadi di Caracas, Venezuela. 

Pertemuan ini tentu tidak sesederhana itu. Hubungan Diplomatik Venezuela dengan Tiongkok sudah terjalin cukup lama, khususnya perihal Sumber Daya Alam, minyak milik Venezuela.

Hubungan Venezuela dengan Tiongkok dalam hal sumber daya Alam berupa minyak terhubung oleh utang Miliaran Dollar Pemerintah Venezuela kepada Pemerintah Tiongkok. 

Utang Pemerintah Venezuela dimulai pada 2007, masa pemerintahan Presiden Hugo Chavez saat itu. Venezuela saat itu, meminjam lebih dari USD50 miliar dari Beijing di bawah kesepakatan pinjaman untuk minyak, dengan utang yang tentunya bertambah hingga sekarang. 

Kesepakatan tersebut memberikan China akses minyak Venezuela sebagai bentuk perimbangan utang yang telah disepakati, namun pada Agustus 2019 China National Petroleum Corp (CNPC) berhenti membawa minyak Venezuela dikarenakan Amerika memperketat sanksi terhadap eksportir Amerika Selatan itu. 

Tetapi, menurut Laporan Reuters mereka terus menemukan jalannya ke China melalui pedagang yang mengubah nama bahan bakar itu menjadi Malaysia. 

Hal ini tentu berkolerasi terkait perang dagang yang saat ini semakin memanas diantara Amerika - Tiongkok khususnya pada sektor dagang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. 

Terbukti Pasca ditangkapnya Maduro, Presiden Amberika Serikat Donald Trump, Saat konferensi pers terkait penangkapan Maduro tentang tuduhan peredaran narkoba dan senjata ke AS, Dalam konferensi pers pada hari Sabtu, Trump mengatakan AS akan mengelola Venezuela dan mengambil alih produksi minyaknya, dengan mengatakan, "Seperti yang diketahui semua orang, bisnis minyak di Venezuela telah gagal total untuk jangka waktu yang lama.

"Kita akan meminta perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, mengalokasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut," kata Trump.

GMNI menilai tindakan AS ini adalah bagian dari pola panjang intervensi imperialisme, yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti terorisme, dan terakhir pemberantasan narkoba untuk menjatuhkan, melemahkan atau mengkriminalisasi pemimpin negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat. 

GMNI mengingatkan, sejarah Indonesia memberikan pelajaran pahit di era Presiden Sukarno. Sebagai pemimpin yang secara konsisten menentang imperialisme dan menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Sukarno menjadi sasaran tekanan Barat yang sistematis.

"Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965," jelas Andreas.

GMNI melanjutkan, dokumen dan kajian sejarah menunjukkan bahwa kekuatan asing, terutama AS dan sekutunya, terlibat dalam proses tersebut. 

Dalam konteks itu, tindakan terhadap Presiden Venezuela harus dipahami sebagai kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.

"Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri," beber Andreas.

GMNI juga mengingatkan Pemerintah dalam hal upaya penajajakan kesepakatan Asing terhadap Negara-Negara lain, Indonesia dulunya dikenal dengan Politik Luar Negeri yang bebas-aktif, dalam hal Bebas dalam menentukan sikap dan aktif dalam memelihara kepentingan Nasional

GMNI pun menilai, sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan pentingnya penghormatan terhadap Hukum Internasional masih dalam kategori opini normatif dan terkesan masih abu-abu dalam menunjukan Standing Position sebagai Negara yang menganut sistem Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. 

"Pemerintah harus tegas, sebagai bangsa yang berprinsip anti penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya Negara non-block untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana standing position Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel sampai sekarang," jelas Ketua DPP GMNI Bid. Geopolitik, Bung Andreas. (aag)