Heboh Perpres Tugas TNI dalam Tangani Terorisme, BNPT Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tanggapi soal draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI Dalam Mengatasi Terorisme.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya draf Perpres tentang Tugas TNI Dalam Mengatasi Terorisme tersebut.

Beredar kabar kalua draf itu direncanakan akan dikirim ke DPR RI untuk dikonsultasikan hingga mendapat persetujuan.

Draf Perpres Tugas TNI tersebut dikritisi berpotensi terjadi pelanggaran HAM.

Padahal, pemerintah berdalih ika draf perpres tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat penanganan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, mengatakan, langkah ini akan mempermudah koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman teror. 

Baca Juga

Kapolri Takjub Lihat Hasil Kerja Kolaborasi Gubernur Jabar KDM dengan TNI-Polri, Langsung Ucapkan Terima Kasih

Menurut Eddy, Perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menegaskan peran tiga lembaga yaitu BNPT, TNI, dan DPR sebagai pengawas.

“Itu memang sudah di UU nomor 5, jadi ada tiga lembaga, dalam amanat undang undang nih, pertama BNPT sendiri, kedua, TNI, terus yg ketiga DPR. DPR itu sebagai pengawas. Yang dua ini belum nih, belum dipenuhi amanat undang undang. Itu UU 5,” ujar Eddy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Eddy menambahkan, nantinya peran TNI akan menyesuaikan dengan 16 fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski begitu, ia masih menunggu detail final dari draft Perpres sebelum memberikan keterangan lebih jauh.

“Ya untuk sementara kami lihat dulu isinya seperti apa. Karena itu nanti kan amanat undang undang nomor 5. Tentunya, karena ini amanat undang-undang tentunya kan tadi kembali kepada UU TNI sendiri,” kata dia.

Selain mengatur TNI, BNPT juga mendorong Perpres untuk menegaskan posisinya sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis. Hal ini penting agar pemerintah bisa menentukan level ancaman terorisme secara sistematis dan cepat.

“Misalkan, kami kemarin akhir tahun udah menyampaikan bahwa situasi terorisme ini adalah waspada terkendali. Artinya apa? Ada ancaman, ancaman teroris itu ada, dari rekrutmen, propaganda dan teror. Itu yang ketiga, yang kedua, tidak ada serangan spesifik dalam waktu dekat," ujar dia.