Sah! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Jakarta, tvOnenews.com – Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menjadikannya momen penting bagi kiprah diplomasi Indonesia di panggung global.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, keputusan tersebut ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Pertemuan ini sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun 2026.

Sebelum penetapan resmi, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan. Kesepakatan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi intensif dengan menggerakkan seluruh perwakilan RI di luar negeri. Pendekatan strategis juga dilakukan kepada negara-negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta, sejalan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral internasional.

Dalam proses tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memegang peran kunci dalam komunikasi dan koordinasi di Dewan HAM PBB. Upaya ini turut didukung oleh PTRI New York serta seluruh perwakilan RI di berbagai negara.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Baca Juga

Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Strategis Kebudayaan, Dorong Kolaborasi Museum dan Industri Budaya

Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sesuai agenda tahunan lembaga tersebut. Pemerintah menegaskan, kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menyikapi berbagai isu HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen menjunjung prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Kepemimpinan Indonesia juga diarahkan untuk membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” dalam masa kepemimpinannya. Tema ini mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kinerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai pilar penting dalam sistem multilateral global.

Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, mengingat mekanisme kepemimpinan lembaga ini dilakukan secara bergilir antar kelompok kawasan.

Hingga saat ini, Indonesia telah enam kali dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Bahkan sebelum Dewan HAM PBB resmi berdiri, Indonesia telah mencatatkan sejarah dengan memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono. (nba)