Sejumlah Akademisi sebut PT TBS Bukan Biang Kerok Banjir dan Longsor di Tapanuli

Jakarta, tvOnenew.com - Ihwal isu banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga–Tapanuli terus menyedot sorotan publik. Kemudian di tengah derasnya opini dan “trial by media” di ruang digital, kalangan akademisi memilih jalan ilmiah.

Sejumlah akademisi atau pakar lingkungan dan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi terbuka guna membedah secara objektif dugaan keterlibatan korporasi, khususnya PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS).

Diskusi yang digelar Jumat (9/1/2026) di Ruang Rapat Pusat Studi Reklamasi Tambang (Reklatam), Kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor, ini mengusung tema lugas namun krusial: “Benarkah PT TBS Merupakan Salah Satu Korporasi Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di DAS Aek Garoga–Tapanuli?”

Forum ini digelar sebagai respons atas siaran pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas-PKH) serta maraknya narasi di media sosial yang menyebut PT TBS sebagai salah satu dari delapan korporasi yang diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Prof. Dr. Yanto Santosa, DEA, IPU, Dr. Ir. Basuki Sumawinata, MAgr, dan Dr. Ir. Idung Risdiyanto, M.Sc. Ketiganya dikenal sebagai akademisi yang lama berkecimpung dalam kajian kehutanan, tanah, dan hidrologi.

Dr. Basuki Sumawinata menjelaskan, diskusi ini tidak dimaksudkan untuk berhadap-hadapan atau mengonfrontasi pihak mana pun. Fokus utama forum adalah melengkapi informasi publik dengan data yang lebih presisi dan berbasis kajian ilmiah.

“Kami ingin menambah informasi yang valid dan akurat agar tidak terjadi salah tafsir. Ini bukan soal membela, apalagi menyerang. Ini soal data,” ujarnya.

Ia menegaskan, kajian yang dilakukan tim akademisi murni bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tanpa kepentingan tersembunyi.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah posisi kebun sawit PT TBS terhadap DAS Aek Garoga. Berdasarkan analisis peta dan dokumen resmi dari instansi terkait, para akademisi menyebut bahwa lahan PT TBS berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan negara.

“Ada surat dari Dinas Tata Ruang dan dari BPKH. Secara administratif, lahan tersebut bukan kawasan hutan negara,” ungkap Dr. Basuki.

Selain itu, tudingan terkait kayu gelondongan yang disebut-sebut berasal dari kebun PT TBS juga dikaji. Berdasarkan struktur sungai, temuan lapangan, serta informasi masyarakat setempat, para akademisi menyebut tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah langsung ke kebun PT TBS.

Dalam diskusi juga mengemuka soal narasi sawit sebagai penyebab banjir. Menurut Dr. Basuki, isu ini kerap paradoksal.

“Di satu sisi sawit dituduh boros air, artinya menyerap air banyak. Tapi di sisi lain, saat banjir, sawit justru dituding sebagai penyebab banjir. Ini perlu dilihat secara ilmiah, bukan emosional,” katanya.

Ia menilai kelapa sawit hingga kini masih menjadi pilihan rasional bagi lahan terdegradasi, terutama dari sisi ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaannya tetap perlu dikombinasikan dengan prinsip keberlanjutan, misalnya melalui sistem agroforestri.

Menariknya, para akademisi juga menyampaikan aspirasi kepala desa dan tokoh masyarakat di sekitar DAS Aek Garoga. Mereka menilai tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab banjir bandang dan longsor patut dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.

Diskusi ini pun diharapkan menjadi rujukan awal bagi pengambil kebijakan agar tidak semata-mata bertumpu pada opini publik, melainkan pada kajian akademik yang komprehensif.

Di tengah bisingnya tudingan, akademisi memilih bicara lewat data. Karena dalam urusan lingkungan, kebenaran tak bisa ditebak—ia harus diteliti. (aag)