Satgas Nasional Rehab Rekon Dirikan Posko Induk di Aceh, Bakal Jadi Pusat Komando Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan mendirikan Posko Induk di Banda Aceh.

Penetapan Aceh sebagai lokasi posko utama dilakukan karena provinsi ini menjadi wilayah dengan dampak bencana paling besar, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Pembentukan Satgas Rehab Rekon tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat proses pemulihan daerah terdampak.

Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, dengan Wakil Ketua Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Seiring rencana pendirian posko, Tito Karnavian telah memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026).

Rapat tersebut diikuti Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga

Anggaran Mulai Mengalir, Satgas PRR Pacu K/L Eksekusi Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiagakan personel dan melakukan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak masa tanggap darurat dimulai.

"Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran," ujar Safrizal yang sudah ditugaskan oleh Mendagri di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

Dengan kewenangan Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai lebih efektif dan menyeluruh.

Terkait target pelaksanaan, pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi warga yang masih mengungsi, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui mekanisme kompensasi agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.

"Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan Pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media" pungkas Safrizal. (rpi)