Terungkap Alasan Gubernur Jawa Barat KDM 'Enggan' Lunasi Pembayaran Kontraktor Senilai Rp621 Miliar: Kami Tidak Akan Membayar Semuanya

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) membuat gebrakan baru usai sorotan publik terkait konidisi keuangan pemerintahan yang dipimpinnya.

Dikethaui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalami sorota keungan untuk pertama klainya dalam sejarah usai saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Terisa Rp500 ribu pada akhir Tahun 2025.

Lantas, kondisi keuangan itu memicu penundaan pembayaran kepada kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur sebesar Rp621 miliar pada tahun APBD 2025.

Memasuki Tahun Anggaran 2026 ini, Dedi mengaku tengah bersiap melunasi pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp621 miliar.

Ia mengaku biaya pelunanasn itu didapat Pemprov Jabar dari Dana Alokasi Umum (DAU) hingga kontribusi pajaka kendaraan bermotor yang masuk setiap harinya dari masyarakat ke kas daerah.

"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," kata Dedi dilansir dari tvOnenews.com, Jakarta, Rabu (13/1/2025).

Meski telah memiliki dana untuk pelunasan terhadap kontraktor, Dedi mengaku belum sepenuhnya akan melakukan pembayaran.

Dedi mengakau pihaknya akan melakuakn pengecekan hasil kerja kontraktor pada tahun anggaran 2025 sebelum melakukan pelunasannya.

Tak tanggung-tanggung, mantan Bupati Purwakarta ini mengaku tak akan melunasi pembiayaan tersebut jika didapati pengerjaan infrastruktur oleh kontraktor yang tak sesuai atau tak memeuhi perjanjian yang ada.

"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat, mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu sangat baik, baik atau kurang baik. Pekerjaan kurang baik kami tidak akan membayar semuanya," pungkasnya.(raa)