Tak Diajak Tinjau Aceh Tamiang, Anggota Komisi IV DPR Semprot Menteri KP: Tolong Hargai Kami Dikit!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid meluapkan kemarahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI.

Khalid kesal karena tidak dilibatkan saat Menteri KP turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau sektor perikanan pascabanjir.

“Menyangkut perikanan Pak Menteri, mungkin Bapak kemarin turun (ke Aceh), saya lihat di media. Saya juga di Aceh, tapi Bapak juga enggak kasih tahu saya, sehingga saya juga tidak tahu Bapak di mana,” kata Teuku Abdul Khalid di hadapan pimpinan Komisi IV, Rabu (14/1/2026).

Ia menegaskan, sebagai anggota Komisi IV yang bermitra langsung dengan Kementerian KKP, seharusnya dirinya dilibatkan atau setidaknya diberi informasi saat kunjungan lapangan dilakukan.

“Tolong hargai kami dikit. Tolong hargai kami. Waktu turun ngomong saja, apa salahnya?” ujarnya dengan nada tinggi.

Khalid mengaku mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat saat Menteri KP turun ke lapangan, namun ia tidak bisa memberikan penjelasan karena tidak mengetahui agenda kunjungan tersebut.

Baca Juga

DPR: Telegram Siaga TNI Bukan untuk Sipil, Masyarakat Tak Perlu Cemas

“Masa turun Menteri di sana, kami kayak kucing kurap, ditanya masyarakat, kami enggak tahu jawab?” katanya.

Ia menegaskan, keterlibatan DPR justru bisa memperkuat kerja kementerian di lapangan, bukan sebaliknya.

“Di saat Bapak kasih bantuan, kasih tahu kami, mungkin kami juga ikut viral seperti tim-tim Bapak,” ujar Khalid.

Menurutnya, kerusakan citra kementerian juga akan berdampak langsung pada Komisi IV DPR sebagai mitra kerja.

“Kalau Bapak rusak, kami rusak. Anda kementerian rusak, kami sebagai anggota Komisi IV merasa beban, Pak. Percaya itu, tidak munafik ini,” tegasnya.

Untuk ke depan, Khalid meminta seluruh kementerian mitra Komisi IV menghargai peran DPR, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di daerah lain.

“Bukan cuma di Aceh, kalau ke Padang, hargai mitra di Padang. Kalau ke tempat lain, hargai mitra tempat lain,” ujarnya.

Selain soal koordinasi, Khalid juga menyoroti persoalan serius sektor perikanan di Aceh Tamiang, khususnya pendangkalan muara yang dinilainya semakin parah pascabanjir.

“Dari periode kemarin saya berteriak masalah muara dangkal. Ini lebih dangkal lagi. Hari ini tambah dangkal,” katanya.

Ia menilai anggaran Kementerian KKP sebesar Rp1,7 triliun tidak cukup untuk memulihkan sektor perikanan jika hanya fokus membersihkan tambak tanpa mengatasi pendangkalan muara.

“Kalau muaranya tidak bisa masuk air, untuk apa kita bersihkan tambak? Tambak ini tidak akan berfungsi, tidak akan maksimal,” ujar Khalid.

Menurutnya, pembersihan muara harus menjadi prioritas agar pertukaran air di tambak kembali normal dan perikanan bisa pulih.

“Pembersihan tambak juga pembersihan muara. Itu menjadi perhatian Pak Menteri KKP,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permohonan maaf karena tidak berkoordinasi dengan anggota Komisi IV dari Aceh.

“Sekali lagi kami mohon maaf kepada Pak Khalid kalau kami tidak berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Aceh karena kami juga panik sejujurnya,” kata Trenggono.

Ia menjelaskan, saat banjir terjadi pihaknya langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan karena kondisi di Aceh Tamiang sulit dijangkau.

“Hari kedua kami mengirimkan seluruh armada. Totalnya sudah 250 ton. Ada baju, ada makanan, dan lain-lain,” ujarnya.

Trenggono juga menyebut Kementerian KKP menjadi pihak pertama yang berhasil menembus Aceh Tamiang saat akses masih tertutup.

“Kami lah, mohon izin mohon maaf, bukan narsis, tapi kami pertama yang bisa tembus ke Aceh Tamiang,” ucapnya.

Meski demikian, Trenggono kembali menyampaikan permintaan maaf karena tidak menyampaikan informasi kunjungan tersebut kepada mitra di DPR.

“Sekali lagi kami memohon maaf tidak memberi kabar soal itu,” tutupnya. (rpi/iwh)