Klaster Mewah Lapas Cibinong Disebut Rumah Dinas Jabatan, Ketua Ombudsman: Kenapa Kami Nggak Boleh Lihat?

tvOnenews.com - Kemewahan fasilitas Lapas IIA Cibinong kini menjadi sorotan publik setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan pada Rabu (23/9/2026).

Mengetahui adanya pemeriksaan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong buntut adanya temuan fasilitas mewah.

Saat sidak, pihaknya tidak menemukan beberapa fasilitas yang sempat ditunjukkan oleh Ombudsman dalam video dokumentasi yang viral di media sosial.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa adanya beberapa perbedaan kondisi fasilitas saat melakukan sidak dengan bukti yang ditemukan Ombudsman.

“Apa yang saya lihat dengan apa yang di-publish atau ditayangkan oleh teman-teman ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Ada beberapa perbedaan, dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa. Kami lihat ORI seperti apa dan kami lihat tadi seperti apa,” ungkap Rudi Setiawan pada konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Peringatan Keras Pramono, 7 Bangunan Klaster Berdiri di Atas Lahan Dispora

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga menegaskan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi yang tidak sesuai.

“Ini pernyataan tegas dari pak Menteri. Apabila ada perubahan, ada kondisi yang tidak sesuai ini tolong dilakukan pemeriksaan. Untuk itu kami sudah melakukan pemeriksaan,” ujar Rudi menegaskan pernyataan Menteri Agus Andrianto.

Selain itu, pihaknya juga akan memeriksa beberapa hal, termasuk dokumen berupa SK Kalapas untuk rumah dinas jabatan.

“Saya melihat langsung itu ke sana dan saya mengecek dokumennya itu ada SK Kalapas itu rumah dinas Kepala Keamanan dan Ketertiban yang nomor tiga itu. Nah itu menjadi catatan buat kita, menjadi bahan untuk kita tanyakan. Lho kenapa kok ini rumah dinas ada SK-nya tapi kok ada foto orang lain,” jelas Rudi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno mengungkapkan bahwa kluster mewah tersebut merupakan rumah dinas jabatan.

“Lokasi pertama yang dimaksud oleh tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Disana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan,” kata Yudi Suseno.